Belawan | suaraburuhnasional.com – Wajah Pengelolaan pembangunan di kawasan Medan Utara kembali menuai sorotan tajam. Pengamat Kebijakan Publik salah satu kader senior Partai Gerindra, Patar Panjaitan, melontarkan kritik fundamental terhadap lumpuhnya instrumen tata kelola pemerintahan daerah. Dalam diskusi mendalam bersama awak media di kawasan Belawan, Senin (16/11/2026), Patar menilai kegagalan sinergisitas antarlembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif telah menciptakan anomali struktural yang memberikan preseden buruk terhadap masyarakat.
Secara teoretis, implementasi trias politica seharusnya menjadi instrumen checks and balances (keseimbangan kontrol kekuasaan) yang efektif untuk menjamin kesejahteraan publik. Namun, realitas sosial ekologis di Medan Utara justru memperlihatkan distorsi kebijakan yang masif dan krisis legitimasi birokrasi di hadapan rakyat.
Kritik tajam pertama diarahkan pada buruknya tata kelola publik (public governance) di sektor infrastruktur. Patar menyoroti kondisi Jalan Pelabuhan Raya dan kawasan Belawan Bahagia yang dibiarkan mengalami degradasi fungsional tanpa adanya intervensi anggaran yang akuntabel.
”Jalan Pelabuhan Raya merupakan arteri vital distribusi logistik makro nasional. Ironisnya, tidak ada kepastian kebijakan pembangunan maupun pemeliharaan yang komprehensif, seolah-olah jalan tersebut berstatus ‘tak bertuan’. Di sisi lain, penataan kawasan Belawan Bahagia terjebak dalam stagnasi birokrasi yang dapat merugikan publik,” tegas Patar.
Secara sosiologis, pembiaran infrastruktur ekonomi ini menunjukkan rendahnya responsiveness (daya tanggap dan kepekaan pelayanan) pemerintah daerah terhadap urgensi mobilitas barang dan jasa yang menopang stabilitas rantai pasok (supply chain) nasional.
Persoalan struktural selanjutnya menyangkut nasib para pekerja sektor logistik di kawasan pelabuhan. Di tengah masifnya instrumen regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja, implementasi perlindungan sosial bagi para sopir logistik dinilai masih jauh dari prinsip keadilan distributif (distributive justice) yakni prinsip pembagian sumber daya dan kesejahteraan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Para pengemudi truk logistik yang memegang peran sentral sebagai simpul kritis (critical nodes) dalam mendistribusikan komoditas nasional justru berada pada posisi yang rentan secara ekonomi.
Negara dinilai abai dalam menghadirkan regulasi protektif yang menjamin jaminan sosial, keselamatan kerja, dan standar upah yang layak bagi para pahlawan rantai pasok tersebut.
Puncak kegelisahan Patar bermuara pada aspek krisis ekologis (ecological crisis). Ia memaparkan fakta empiris bahwa pesisir pantai Belawan telah mengalami degradasi parah, bisa jadi nantinya bertransformasi secara fungsi ekologis menjadi “tong sampah raksasa” yang menampung akumulasi limbah domestik maupun industri lintas wilayah.
Lebih mengkhawatirkan lagi, ancaman pencemaran Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) akibat aktivitas korporasi yang diduga tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) ekologis terus menghantui kesehatan masyarakat pesisir.
Patar mendesak Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk segera melakukan audit lingkungan secara komprehensif dan menegakkan sanksi hukum tanpa kompromi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
”Berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability di mana pihak yang mencemari wajib memulihkan tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya serta mandat UU No. 32 Tahun 2009, penegakan hukum lingkungan tidak boleh diskriminatif.
Ketika korporasi melakukan eksternalisasi biaya lingkungan (externalization of environmental costs)vyakni melimpahkan beban pencemaran dan kerusakan alam kepada masyarakat demi meraup profit korporat semata maka negara wajib hadir menegakkan supremasi hukum setegak-tegaknya,” pungkas Patar.
Pernyataan tegas ini menyadarkan kita bahwa tanpa adanya reformasi tata kelola yang berlandaskan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability), Medan Utara akan terus terjebak dalam lingkaran setan ketimpangan sosial-ekologis. Publik kini menuntut transformasi nyata dari para pemangku kebijakan, bukan sekadar retorika birokrasi di atas kertas. (Liputan: Nelson Siregar)















