Belawan | suaraburuhnasional.com – Di mata publik, kedaulatan maritim kerap identik dengan deru kapal perang yang membelah samudra. Namun dalam perspektif tata kelola negara modern, kekuatan pertahanan sesungguhnya berdiri di atas dua pilar yang tak terpisahkan: ketangguhan alat utama sistem senjata (alutsista) di lautan dan kepastian hukum atas setiap jengkal aset negara di daratan.
Paradigma strategis inilah yang mengemuka dalam pertemuan tingkat tinggi antara Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh di Ruang VIP Mako Kodaeral I, Belawan, Sumatera Utara, Senin (16/11/2026).
Dalam kunjungan kehormatan (courtesy call) tersebut, Komandan Kodaeral I Laksamana Muda TNI Deny Septiana, S.I.P., M.A.P., yang didampingi Wakil Komandan serta jajaran Pejabat Utama (PJU), menerima langsung Kepala KPKNL Banda Aceh, Meynar Dwi Anggraeny.
Pertemuan yang berlangsung hangat namun sarat substansi ini menjadi momentum penting dalam mengakselerasi pensertifikatan tanah Barang Milik Negara (BMN) milik Kodaeral I di wilayah Provinsi Aceh.
Langkah ini merupakan bentuk mitigasi yuridis (upaya pencegahan masalah hukum sejak dini) guna menutup rapat celah potensi sengketa lahan, klaim sepihak, maupun penyalahgunaan aset strategis pertahanan di masa depan.
Bagi TNI Angkatan Laut, kejelasan status hukum atas aset tanah adalah prasyarat mutlak yang menopang kesiapan operasional, pengembangan pangkalan, hingga gelar kekuatan pertahanan. Di sisi lain, KPKNL Banda Aceh hadir sebagai katalisator yang memastikan seluruh siklus pengelolaan aset mulai dari inventarisasi, penilaian, hingga legalisasivberjalan presisi di atas rel regulasi.
Melalui dialog yang konstruktif, kedua instansi merumuskan sinergi lintas sektoral untuk menyederhanakan alur koordinasi di lapangan. Pendekatan kolaboratif ini sekaligus mencerminkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), di mana kekayaan negara dikelola secara transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara utuh kepada masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan.
Kolaborasi erat antara Kodaeral I dan KPKNL Banda Aceh mengirimkan pesan tegas bahwa wibawa militer harus berjalan beriringan dengan supremasi hukum administrasi negara. Ketika setiap aset tanah pertahanan memiliki legitimasi (keabsahan hukum) yang kuat, negara hadir secara nyata melindungi kekayaan publik demi kepentingan generasi mendatang.
Pada akhirnya, aset negara yang aman dan terlindungi secara hukum akan bermuara pada satu tujuan besar: menghadirkan postur pertahanan maritim Indonesia yang semakin tangguh, berdaulat, dan disegani di kancah global. (Nelson Siregar/Dispen Kodaeral I)
















