Medan | suaraburuhnasional.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengambil langkah taktis dan terukur dalam merespons pergeseran konstelasi politik nasional. Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, secara resmi menginstruksikan penertiban atribut kenegaraan berupa pencopotan potret resmi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Kebijakan administratif ini diberlakukan secara komprehensif, mencakup seluruh instansi birokrasi pemerintahan hingga satuan pendidikan formal di wilayah administratif Sumatera Utara.
Ditemui oleh awak media di Pangkalan TNI AU (Lanud) Soewondo, Medan, Gubernur Bobby Nasution menjelaskan bahwa instruksi tersebut merupakan manifestasi dari kepatuhan hierarkis terhadap hukum tata negara. Langkah ini ditempuh guna menjaga inklusivitas informasi publik serta menjamin keselarasan antara realitas struktural di tingkat pusat dan implementasinya di daerah.
”Ya, sudah ada instruksi penurunan. Sudah disampaikan sama Pak Ketua MPR kemarin setelah Pak Wapres melaksanakan pengunduran diri, bahwa jabatan Wapres hari ini sudah kosong,” ujar Bobby di hadapan insan pers.
Sebagai wujud penegakan akuntabilitas birokrasi, Gubernur telah mengamanatkan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, untuk segera mengakselerasi instruksi tersebut secara berjenjang. Ruang lingkup penertiban ini bersifat menyeluruh (universal), menyasar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga institusi pendidikan dasar dan menengah.
”Kita sudah sampaikan kepada Pak Sekda, silakan untuk diturunkan, bahkan sampai ke sekolah-sekolah kita sampaikan,” tegasnya menegaskan cakupan instruksi yang menyentuh ranah edukasi publik.
Langkah cepat yang diambil oleh Pemprov Sumut ini merefleksikan pemahaman mendalam terhadap dinamika stabilitas makro-politbiro di pusat. Berdasarkan koridor hukum tata negara, kekosongan kursi kepemimpinan eksekutif tingkat dua ini menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa lembaga legislatif tertinggi negara tersebut langsung menginisiasi mekanisme institusional sesuai amanat konstitusi untuk memproses transisi kepemimpinan secara terstruktur.
Melalui langkah penertiban simbol kenegaraan ini, Pemprov Sumut tidak hanya menunjukkan responsibilitas administratif yang tinggi, tetapi juga memastikan bahwa diseminasi informasi kenegaraan kepada masyarakat termasuk di lingkungan satuan pendidikan berjalan secara objektif, transparan, dan selaras dengan dinamika hukum yang sah. (Nelson Siregar/red)
















