• Sumut
  • Medan
  • Daerah
  • Kriminal
  • Politik
  • Redaksi
Jumat, November 20, 2026
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
  • Sumut
  • Medan
  • Daerah
  • Kriminal
  • Politik
  • Redaksi
  • Sumut
  • Medan
  • Daerah
  • Kriminal
  • Politik
  • Redaksi
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Medan

Dari Kafe Belawan, Organda Medan Menggugat Rasionalitas Fiskal BRT dan Bus Listrik: “Jangan Korbankan Ruang Anggaran dan Angkot Lokal”

Redaksi by Redaksi
November 20, 2026
in Medan
0
Dari Kafe Belawan, Organda Medan Menggugat Rasionalitas Fiskal BRT dan Bus Listrik: “Jangan Korbankan Ruang Anggaran dan Angkot Lokal”
81
SHARES
2.7k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 

​Belawan | suaraburuhnasional.com – Perbincangan santai di sebuah kafe kawasan Belawan, Kamis (19/11/2026), menjelma menjadi ruang kritik tajam terhadap arah kebijakan transportasi massal di Kota Medan. Di hadapan awak media, Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan, Jaya Sinaga, kembali menabuh genderang evaluasi atas keberlanjutan program Bus Rapid Transit (BRT) dan pengoperasian bus listrik yang dinilai menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara besar, namun belum menampakkan hasil yang sepadan bagi mobilitas warga maupun kelangsungan usaha angkutan kota (angkot).

READ ALSO

Akselerasi Reformasi Struktural di Polres Pelabuhan Belawan: Mengokohkan Integritas, Presisi Penegakan Hukum, dan Pelayanan Publik yang Humanis

Pemko Medan Diminta Tertibkan Dugaan Praktik Prostitusi di Pinggir Jalan

​Dalam dialog yang berlangsung hangat namun sarat penekanan itu, Jaya menegaskan bahwa sikap kritis Organda bukan bentuk penolakan terhadap kemajuan kota, melainkan seruan agar kebijakan publik diuji melalui rasionalitas fiskal—yakni pertimbangan matang antara kemampuan keuangan daerah, biaya yang dikeluarkan, dan manfaat nyata yang diterima masyarakat.

Menurutnya, anggaran daerah harus bekerja sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, bukan justru menciptakan beban struktural tahunan yang mempersempit ruang fiskal atau keleluasaan anggaran daerah untuk membiayai program prioritas warga.

​”Kami tidak anti modernisasi dan tidak menolak program strategis nasional, tetapi setiap kebijakan harus berdiri di atas akal sehat anggaran dan keadilan sosial. Kalau biayanya terus membengkak sementara manfaatnya belum terasa luas bagi warga, itu patut dikritisi secara terbuka,” tegas Jaya Sinaga saat berbincang dengan awak media di Belawan, Kamis (19/11/2026).

​Sorotan paling tajam Jaya mengarah pada jurang pemisah antara besarnya biaya operasional yang ditanggung daerah dan tingkat okupansi atau tingkat keterisian penumpang di dalam armada serta utilisasi layanan di lapangan. Di tengah dinamika Kota Medan yang dihuni jutaan penduduk beraktivitas setiap hari, ia menilai jumlah pengguna harian bus listrik masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan besarnya alokasi biaya operasional tahunan yang harus disiapkan.

​Jaya juga menyoroti perjalanan skema angkutan massal dari pola Buy The Service (BTS) hingga pengoperasian bus listrik bersama pihak ketiga. Bagi Organda, perubahan skema tersebut perlu diikuti evaluasi komprehensif penilaian menyeluruh yang mencakup kinerja layanan, daya serap penumpang, hingga dampak langsungnya terhadap kesehatan APBD sebelum melangkah pada penambahan armada baru.

​Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa tekanan terhadap pengusaha dan pengemudi angkot kian nyata. Padahal, angkot selama ini berfungsi sebagai pengumpan (feeder) mobilitas warga hingga ke kawasan permukiman dan puluhan kompleks perumahan yang tidak dapat dijangkau koridor bus berbadan besar. Ketika ekosistem transportasi lokal melemah tanpa transisi yang berkeadilan, yang terpukul bukan hanya pemilik armada, melainkan juga para pengemudi dan keluarga mereka.

​Dalam perbincangan di Belawan tersebut, Jaya kembali melontarkan gagasan agar arah subsidi transportasi daerah lebih menyentuh kebutuhan sehari-hari keluarga di Medan, salah satunya melalui program angkutan gratis bagi pelajar. Kebijakan ini dinilai memiliki dampak berganda (multiplier effect): meringankan pengeluaran rumah tangga sekaligus menekan tren pelajar mengendarai sepeda motor ke sekolah.

​Ia juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan instrumen fiskal daerah, khususnya ketentuan opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023, ditegaskan bahwa hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10 persen untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

​Bagi Organda, amanat tersebut semestinya menjadi pijakan untuk memperkuat fondasi transportasi publik yang inklusif merangkul seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha yang ada bukan sekadar menambah kewajiban anggaran di luar daya dukung fiskal daerah.

​Polemik BRT dan bus listrik di Medan sesungguhnya mencerminkan dilema klasik pembangunan kota: mengejar wajah modernitas transportasi massal tanpa kehilangan pijakan realitas ekonomi dan kapasitas fiskal daerah. Di tingkat legislatif daerah, sejumlah kalangan termasuk Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution sebelumnya menekankan perlunya kajian yang lebih matang sebelum mengambil kesimpulan, sekaligus mendorong pembenahan mutu layanan angkutan umum konvensional agar tetap kompetitif di mata penumpang.

​Kini, tanggung jawab besar berada di tangan para pengambil kebijakan dan wakil rakyat. Sinergi yang sehat antara Pemko Medan, DPRD, Organda, dan pelaku usaha angkutan lokal menjadi kunci agar modernisasi transportasi tidak berubah menjadi beban anggaran berkepanjangan, melainkan benar-benar menghadirkan layanan yang efisien, berkeadilan, dan berpihak pada warga.

​Landasan Hukum dan Pasal Terkait
​Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (sebagaimana telah diubah melalui regulasi cipta kerja): ​Pasal 5 & Pasal 7: Menegaskan tanggung jawab negara dan kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan serta penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk pelibatan masyarakat dan badan usaha.
​Pasal 185 ayat (1): Mengatur bahwa angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberikan subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

​Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: ​Pasal 25 ayat (1): Mengatur alokasi paling sedikit 10 persen dari hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

​Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: ​Mengatur pengelolaan keuangan daerah harus tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta diperkuat fungsi pengawasan dan anggaran oleh DPRD.

​Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan: ​Mengatur pedoman kajian trayek, perhitungan biaya operasional, kontrak layanan, serta evaluasi pemberian subsidi angkutan umum perkotaan. (Liputan: Nelson Siregar)

Tags: Belawan

Related Posts

Akselerasi Reformasi Struktural di Polres Pelabuhan Belawan: Mengokohkan Integritas, Presisi Penegakan Hukum, dan Pelayanan Publik yang Humanis
Medan

Akselerasi Reformasi Struktural di Polres Pelabuhan Belawan: Mengokohkan Integritas, Presisi Penegakan Hukum, dan Pelayanan Publik yang Humanis

November 20, 2026
Pemko Medan Diminta Tertibkan Dugaan Praktik Prostitusi di Pinggir Jalan
Medan

Pemko Medan Diminta Tertibkan Dugaan Praktik Prostitusi di Pinggir Jalan

November 20, 2026
Bukan Sekadar Menindak, Polda Sumut Kedepankan Edukasi Humanis dalam Operasi Zebra Toba 2026
Medan

Bukan Sekadar Menindak, Polda Sumut Kedepankan Edukasi Humanis dalam Operasi Zebra Toba 2026

November 19, 2026
Polda Sumut Perkuat Sinergi dengan 9 Mitra Strategis, Dukung Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi
Medan

Polda Sumut Perkuat Sinergi dengan 9 Mitra Strategis, Dukung Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi

November 19, 2026
Kapolda Sumut Hadiri Syukuran HUT ke-81 Brimob, Teguhkan Pengabdian ‘Polisi Bersama Masyarakat’
Medan

Kapolda Sumut Hadiri Syukuran HUT ke-81 Brimob, Teguhkan Pengabdian ‘Polisi Bersama Masyarakat’

November 18, 2026
Geopolitik Kedamaian: Ketika Koalisi Strategis Kodaeral I dan Polda Sumut Meretas Rasa Aman di Bumi Deli
Medan

Geopolitik Kedamaian: Ketika Koalisi Strategis Kodaeral I dan Polda Sumut Meretas Rasa Aman di Bumi Deli

November 18, 2026
Next Post
Lurah Tanjung Marulak Imbau Masyarakat Segera Urus IKD

Lurah Tanjung Marulak Imbau Masyarakat Segera Urus IKD

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POPULAR NEWS

LPRI Aceh : Camat Bambel Diduga Terima Upeti dari Kades Rikit

LPRI Aceh : Camat Bambel Diduga Terima Upeti dari Kades Rikit

Agustus 25, 2026
Sidang Lanjutan Gugatan Pekerja PT. Samawood Utama Work Industries, Kedua Saksi dari Tergugat Tidak Kenal dengan Para Penggugat

Sidang Lanjutan Gugatan Pekerja PT. Samawood Utama Work Industries, Kedua Saksi dari Tergugat Tidak Kenal dengan Para Penggugat

Mei 28, 2025
Di Ruang Ibadah, Oknum ASN Pemkab Cianjur Diduga Lakukan Pelecehan Seksual pada Bawahannya

Di Ruang Ibadah, Oknum ASN Pemkab Cianjur Diduga Lakukan Pelecehan Seksual pada Bawahannya

Juli 26, 2026
Dugaan Manipulasi Red Herring, Intimidasi Bersenjata, dan Ancaman Propaganda Sektarian

Dugaan Manipulasi Red Herring, Intimidasi Bersenjata, dan Ancaman Propaganda Sektarian

September 11, 2026
Imbas dari Izin Operasional Kadaluarsa, Puluhan Milyar Dana BOP untuk PKBM di Cianjur Berpotensi Balik Pada Kas Negara

Imbas dari Izin Operasional Kadaluarsa, Puluhan Milyar Dana BOP untuk PKBM di Cianjur Berpotensi Balik Pada Kas Negara

Februari 3, 2025

EDITOR'S PICK

Polres Pelabuhan Belawan Gelar Doa Bersama Lintas Iman

Polres Pelabuhan Belawan Gelar Doa Bersama Lintas Iman

Desember 1, 2025
Ketua DPRD Medan Sambut Baik Kegiatan Sosial Perayaan Paskah GBKP Runggun Km 8 Padang Bulan Medan

Ketua DPRD Medan Sambut Baik Kegiatan Sosial Perayaan Paskah GBKP Runggun Km 8 Padang Bulan Medan

Maret 10, 2025
Petugas Kebersihan Sudah Empat Bulan Belum Terima Gaji Dari Dinas Lingkungan Hidup

Petugas Kebersihan Sudah Empat Bulan Belum Terima Gaji Dari Dinas Lingkungan Hidup

Desember 15, 2024
Polres Dairi Gelar Simulasi Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Dairi

Polres Dairi Gelar Simulasi Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Dairi

September 11, 2024

About

We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details.

Follow us

Kategori

  • advetorial
  • Business
  • Daerah
  • Entertainment
  • Fashion
  • Food
  • Health
  • Kriminal
  • Lifestyle
  • Medan
  • Nasional
  • National
  • News
  • Opinion
  • Pendidikan
  • Perburuhan
  • Politics
  • Politik
  • Post
  • public
  • Science
  • Sumut
  • Tech
  • Travel
  • Uncategorized
  • World

Recent Posts

  • Tinjau Pasar Gambir dan Sejumlah Ruas Jalan, Wali Kota Tebing Tinggi Tekankan Penertiban Bahu Jalan
  • Is Bet On Red het overwegen waard voor spelers in Nederland
  • Sekda Tebing Tinggi Tekankan Pentingnya Kesetaraan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
  • Lurah Tanjung Marulak Imbau Masyarakat Segera Urus IKD
  • Sumut
  • Medan
  • Daerah
  • Kriminal
  • Politik
  • Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Sumut
  • Medan
  • Daerah
  • Kriminal
  • Politik
  • Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In