Belawan | suaraburuhnasional.com – Perbincangan santai di sebuah kafe kawasan Belawan, Kamis (19/11/2026), menjelma menjadi ruang kritik tajam terhadap arah kebijakan transportasi massal di Kota Medan. Di hadapan awak media, Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan, Jaya Sinaga, kembali menabuh genderang evaluasi atas keberlanjutan program Bus Rapid Transit (BRT) dan pengoperasian bus listrik yang dinilai menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara besar, namun belum menampakkan hasil yang sepadan bagi mobilitas warga maupun kelangsungan usaha angkutan kota (angkot).
Dalam dialog yang berlangsung hangat namun sarat penekanan itu, Jaya menegaskan bahwa sikap kritis Organda bukan bentuk penolakan terhadap kemajuan kota, melainkan seruan agar kebijakan publik diuji melalui rasionalitas fiskal—yakni pertimbangan matang antara kemampuan keuangan daerah, biaya yang dikeluarkan, dan manfaat nyata yang diterima masyarakat.
Menurutnya, anggaran daerah harus bekerja sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, bukan justru menciptakan beban struktural tahunan yang mempersempit ruang fiskal atau keleluasaan anggaran daerah untuk membiayai program prioritas warga.
”Kami tidak anti modernisasi dan tidak menolak program strategis nasional, tetapi setiap kebijakan harus berdiri di atas akal sehat anggaran dan keadilan sosial. Kalau biayanya terus membengkak sementara manfaatnya belum terasa luas bagi warga, itu patut dikritisi secara terbuka,” tegas Jaya Sinaga saat berbincang dengan awak media di Belawan, Kamis (19/11/2026).
Sorotan paling tajam Jaya mengarah pada jurang pemisah antara besarnya biaya operasional yang ditanggung daerah dan tingkat okupansi atau tingkat keterisian penumpang di dalam armada serta utilisasi layanan di lapangan. Di tengah dinamika Kota Medan yang dihuni jutaan penduduk beraktivitas setiap hari, ia menilai jumlah pengguna harian bus listrik masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan besarnya alokasi biaya operasional tahunan yang harus disiapkan.
Jaya juga menyoroti perjalanan skema angkutan massal dari pola Buy The Service (BTS) hingga pengoperasian bus listrik bersama pihak ketiga. Bagi Organda, perubahan skema tersebut perlu diikuti evaluasi komprehensif penilaian menyeluruh yang mencakup kinerja layanan, daya serap penumpang, hingga dampak langsungnya terhadap kesehatan APBD sebelum melangkah pada penambahan armada baru.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa tekanan terhadap pengusaha dan pengemudi angkot kian nyata. Padahal, angkot selama ini berfungsi sebagai pengumpan (feeder) mobilitas warga hingga ke kawasan permukiman dan puluhan kompleks perumahan yang tidak dapat dijangkau koridor bus berbadan besar. Ketika ekosistem transportasi lokal melemah tanpa transisi yang berkeadilan, yang terpukul bukan hanya pemilik armada, melainkan juga para pengemudi dan keluarga mereka.
Dalam perbincangan di Belawan tersebut, Jaya kembali melontarkan gagasan agar arah subsidi transportasi daerah lebih menyentuh kebutuhan sehari-hari keluarga di Medan, salah satunya melalui program angkutan gratis bagi pelajar. Kebijakan ini dinilai memiliki dampak berganda (multiplier effect): meringankan pengeluaran rumah tangga sekaligus menekan tren pelajar mengendarai sepeda motor ke sekolah.
Ia juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan instrumen fiskal daerah, khususnya ketentuan opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023, ditegaskan bahwa hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10 persen untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
Bagi Organda, amanat tersebut semestinya menjadi pijakan untuk memperkuat fondasi transportasi publik yang inklusif merangkul seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha yang ada bukan sekadar menambah kewajiban anggaran di luar daya dukung fiskal daerah.
Polemik BRT dan bus listrik di Medan sesungguhnya mencerminkan dilema klasik pembangunan kota: mengejar wajah modernitas transportasi massal tanpa kehilangan pijakan realitas ekonomi dan kapasitas fiskal daerah. Di tingkat legislatif daerah, sejumlah kalangan termasuk Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution sebelumnya menekankan perlunya kajian yang lebih matang sebelum mengambil kesimpulan, sekaligus mendorong pembenahan mutu layanan angkutan umum konvensional agar tetap kompetitif di mata penumpang.
Kini, tanggung jawab besar berada di tangan para pengambil kebijakan dan wakil rakyat. Sinergi yang sehat antara Pemko Medan, DPRD, Organda, dan pelaku usaha angkutan lokal menjadi kunci agar modernisasi transportasi tidak berubah menjadi beban anggaran berkepanjangan, melainkan benar-benar menghadirkan layanan yang efisien, berkeadilan, dan berpihak pada warga.
Landasan Hukum dan Pasal Terkait
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (sebagaimana telah diubah melalui regulasi cipta kerja): Pasal 5 & Pasal 7: Menegaskan tanggung jawab negara dan kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan serta penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk pelibatan masyarakat dan badan usaha.
Pasal 185 ayat (1): Mengatur bahwa angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberikan subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Pasal 25 ayat (1): Mengatur alokasi paling sedikit 10 persen dari hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Mengatur pengelolaan keuangan daerah harus tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta diperkuat fungsi pengawasan dan anggaran oleh DPRD.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan: Mengatur pedoman kajian trayek, perhitungan biaya operasional, kontrak layanan, serta evaluasi pemberian subsidi angkutan umum perkotaan. (Liputan: Nelson Siregar)
















