Medan | suaraburuhnasional.com – Di setiap persimpangan antara jalan raya dan jalur rel di Sumatera Utara (Sumut), detak waktu sering kali berpacu dengan taruhan nyawa. Perlintasan sebidang yang belum terproteksi secara memadai bukan sekadar titik rawan di peta transportasi, melainkan alarm keras atas celah tata kelola keselamatan yang menuntut keberanian negara, ketegasan hukum, serta kematangan sikap publik.
Isu krusial tersebut mengemuka saat Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan, Jaya Sinaga, berbincang santai bersama awak media di salah satu kafe di kawasan Belawan, Minggu (22/11/2026).
Di tengah denyut mobilitas warga pesisir dan kawasan industri yang kian padat serta menjadi pengingat tajam pasca insiden tragis perlintasan sebidang tanpa palang pintu di kawasan Sinaksak, Simalungun, pada Jumat (20/11/2026) yang melibatkan KA Siantar Ekspres dan angkutan desa hingga merenggut nyawa pengemudi serta memicu kebakaran—Jaya Sinaga menegaskan bahwa insiden di jalur rel tidak boleh lagi dipahami sebagai peristiwa terpisah. Baginya, ini adalah persoalan sistemik yang harus ditangani secara komprehensif dari hulu ke hilir.
”Keselamatan di perlintasan kereta api adalah tanggung jawab bersama. Sinergi antara infrastruktur yang mumpuni, regulasi yang tegas, serta kesadaran masyarakat merupakan kunci utama untuk mewujudkan target zero accident di jalur rel,”ujar Jaya Sinaga.
Secara ilmiah, kereta api beroperasi dengan karakteristik fisika yang sangat berbeda dari kendaraan bermotor biasa. Massa rangkaian kereta yang sangat besar serta koefisien gesekan yang rendah antara roda baja dan rel membuat jarak pengeremannya jauh lebih panjang.
Dalam hukum inersia (kelembaman) fisika, benda bermassa besar yang melaju kencang memiliki kecenderungan kuat untuk mempertahankan keadaannya terus bergerak maju sehingga penghentian mendadak dalam jarak dekat nyaris mustahil dilakukan. Ditambah lagi, energi kinetik yang dibawa rangkaian kereta berbanding lurus dengan massa dan kuadrat kecepatannya; artinya, sedikit saja peningkatan kecepatan membuat daya bentur dan jarak berhenti melonjak drastis.
Fakta sains inilah yang membuat ketergantungan pada kewaspadaan sesaat pengendaraatau terganggunya konsentrasi auditori akibat suara bising maupun musik bervolume keras di dalam kabin menjadi pertaruhan berisiko tinggi.
Karena itu, Jaya Sinaga mendesak agar seluruh perlintasan kereta api di Sumatera Utara dilengkapi portal pengaman sebagai benteng proteksi fisik yang merata. ”Seluruh perlintasan kereta api di Sumut harus dibuat portal agar minim kecelakaan,”tegas Jaya Sinaga.
Baginya, pemasangan portal di seluruh titik bukan sekadar proyek teknis pemasangan palang, melainkan perwujudan perlindungan nyawa publik pada jalur-jalur vital yang setiap hari dilalui pekerja, pelajar, dan pelaku usaha.
Ketegasan infrastruktur, lanjut Jaya Sinaga, harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu. Secara normatif, prioritas perjalanan kereta api dan kewajiban pengguna jalan di perlintasan sebidang telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan:
UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian:
Pasal 90 huruf d menegaskan bahwa penyelenggara prasarana perkeretaapian berhak dan berwenang mendahulukan perjalanan kereta api di perpotongan sebidang dengan jalan. Pasal 124 mewajibkan setiap pemakai jalan pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan untuk mendahulukan perjalanan kereta api. Pasal 94 mengamanatkan bahwa perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah demi keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan.
UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ): Pasal 114 mewajibkan pengemudi kendaraan pada perlintasan sebidang untuk berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain, serta wajib mendahulukan kereta api.
Pasal 296 mengatur bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Apabila kelalaian atau pelanggaran lalu lintas tersebut berujung pada kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat, meninggal dunia, atau kerusakan parah, pelaku juga berhadapan dengan ancaman pidana yang lebih berat sesuai ketentuan pidana kecelakaan lalu lintas dalam UU LLAJ maupun aturan hukum pidana yang berlaku.
Di luar rekayasa fisik dan penindakan hukum, Jaya Sinaga menyoroti pentingnya membaca perilaku manusia secara jernih. Dalam kajian psikologi perilaku (behavioral psychology), pelanggaran di persimpangan rel kerap dipicu oleh bias kognitif dan keterbatasan pemrosesan perhatian manusia, di antaranya: 1. Optimism Bias (Bias Optimisme): Kecenderungan seseorang meyakini dirinya selalu aman dan sempat melintas meski bahaya nyata sudah berada di depan mata. 2. Risk Compensation (Kompensasi Risiko): Sikap lebih berani mengambil risiko ketika merasa terburu-buru atau merasa yakin mampu mengendalikan situasi. 3. Selective Attention & Auditory Masking (Atensi Selektif dan Penyamaran Suara): Ketika perhatian terpecah atau indra pendengaran tertutupi suara keras di dalam kendaraan, otak lebih lambat mendeteksi sinyal bahaya seperti sirine perlintasan, klakson lokomotif, atau teriakan peringatan warga sekitar.
Untuk memutus pola perilaku berisiko tersebut, Jaya Sinaga menilai Indonesia perlu mencontoh praktik negara-negara maju yang menanamkan kesadaran keselamatan sejak dini.
”Di mancanegara, pendidikan keselamatan lalu lintas telah terintegrasi dalam kurikulum sekolah untuk membentuk karakter sejak dini. Pendekatannya memadukan aspek psikologi, infrastruktur edukatif, serta penegakan hukum yang konsisten,”ujar Jaya Sinaga.
Melalui mekanisme pembentukan kebiasaan (habit formation) sejak bangku sekolah, nilai kepatuhan dan kepekaan terhadap bahaya (hazard perception) dapat tertanam sebagai refleks kesadaran jangka panjang bukan sekadar kepatuhan sesaat saat melihat petugas. Ketika edukasi usia dini, proteksi infrastruktur yang memadai, dan penegakan hukum yang tegas saling menguatkan, keselamatan di jalur rel di Sumatera Utara diyakini dapat terwujud secara berkelanjutan. (Liputan : Nelson Siregar)
















