Dairi | suaraburuhnasional.com – Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dairi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kerja Kabupaten Dairi, Kamis (19/9/2024) bertempat di Hotel Mutiara Sidikalang.
Kepala Kantor Regional VI BKN Medan Janri Simanungkalit yang hadir secara virtual menyampaikan agar seluruh ASN menjaga netralitas dalam kehidupan sehari-hari. “Pemerintahan kita yang baik, bersih dan berwibawa itu berdasarkan hukum dan birokrasi yang profesional dan netral. Ini yang ditekankan di dalam RPJM kita yang akan berakhir tahun ini,” tuturnya.
Disampaikannya, netralitas merupakan cerminan dari profesionalitas. “Kami tidak ingin Kabupaten Dairi yang sudah sangat intensif melakukan pembinaan ASN-nya menjadi ada yang tercederai karena masalah netralitas,”katanya.
Dijelaskan Janri, pelanggaran-pelanggaran ASN terkait netralitas paling banyak terjadi dalam bentuk kampanye media sosial. “Pelanggaran kedua yang paling banyak yaitu foto bersama dengan calon pasangam dengan simbol-simbol gerakan tubuh. Kemudian juga menghadiri deklarasi, serta pelanggaran terakhir adalah melakukan pendekatan ke partai politik,”katanya.
Pada kesempatan, Pj Bupati Dairi melalui Asisten Adminiatrasi Umum Setda Kabupaten Dairi Oloan Hasugian menyampaikan transformasi organisasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menjadi kunci keberhasilan pembangunan, termasuk pembangunan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN).
“ASN yang merupakan mesin penggerak pembangunan nasional harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman sehingga dapat memebuhi ekspektasi masyarakat dan menciptakan solusi bagi permasalahan pelayanan publik,” ucapnya. Di akhir sambutannya, Oloan Hasugian mengajak seluruh ASN agar mengubah cara berpikir dan cara pandang terhadap masalah.
“Responslah dengan kebutuhan masyarakat, upgrade dengan teknologi saat bekerja, dan orientasi dalam efektivitas dan efisiensi untuk menuju budaya kerja baru dalam fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik yang profesional dan berkualitas,” katanya. (Cs)
