• Sumut
  • Medan
  • Daerah
  • Kriminal
  • Politik
  • Redaksi
Jumat, November 20, 2026
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
  • Sumut
  • Medan
  • Daerah
  • Kriminal
  • Politik
  • Redaksi
  • Sumut
  • Medan
  • Daerah
  • Kriminal
  • Politik
  • Redaksi
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Nasional

Pemerintah Sederhanakan Aturan Bea Meterai

Redaksi by Redaksi
November 7, 2024
in Nasional
0
Pemerintah Sederhanakan Aturan Bea Meterai
81
SHARES
2.7k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 

Jakarta | suaraburuhnasional.com – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai. PMK Nomor 78 Tahun 2024 tersebut ditetapkan pada tanggal 11 Oktober dan mulai berlaku pada tanggal 1 November 2024.

READ ALSO

Terima Detikcom Awards 2026, Kemnaker Ajak Kolaborasi Perkuat Kompetensi SDM

Di Balik Suntikan Rp 60 Triliun untuk JKN: Merawat Ekosistem Gotong Royong dan Keadilan Klinis

Latar belakang diterbitkannya PMK ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran Bea Meterai. Selain itu, aturan tersebut juga menambahkan jenis meterai baru dan menyesuaikan pengaturan mengenai pendistribusian meterai elektronik. Harapannya aturan tersebut dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Bea Meterai.

PMK 78 Tahun 2024 memberikan pengaturan yang lebih sederhana, sistematis, dan komprehensif dengan melakukan simplifikasi Peraturan Menteri di bidang Bea Meterai. Sebelumnya terdapat tiga Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Bea Meterai, yaitu:

1. PMK Nomor 133/PMK.03/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai;

2. PMK Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan;

3. PMK Nomor 151/PMK.03/2021 tentang Penetapan Pemungut Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai.

Dengan berlakunya PMK Nomor 78 Tahun 2024 ini, maka ketiga PMK tersebut di atas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Ringkasan perbedaan pengaturan dalam PMK Nomor 78 Tahun 2024 ini dengan peraturan sebelumnya yang telah dicabut antara lain:

a. Mekanisme pendistribusian meterai elektronik
Pendistribusian meterai elektronik untuk Pemungut Bea Meterai dilakukan secara langsung oleh Perum Peruri. Sebelumnya pendistribusian Meterai Elektronik untuk pemungut dilakukan melalui distributor.

b. Penambahan jenis Meterai Dalam Bentuk Lain
Terdapat Meterai Dalam Bentuk Lain jenis baru yaitu Meterai Teraan Digital.

c. Tata cara Perizinan Meterai Dalam Bentuk Lain
Tata cara pemberian izin pembuatan Meterai Teraan, Meterai Komputerisasi, dan Meterai Percetakan disesuaikan untuk implementasi coretax.

d. Penyetoran hasil penjualan Meterai Tempel.
Penyetoran hasil penjualan Meterai Tempel dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Sebelumnya penyetoran tersebut hanya menggunakan SSP.

e. Penetapan Pemungut Bea Meterai
Perubahan penetapan Wajib Pajak sebagai Pemungut Bea Meterai dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini dalam rangka implementasi coretax. Sebelumnya penetapan Wajib Pajak sebagai Pemungut Bea Meterai hanya dilakukan secara jabatan.

f. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan
PMK No. 78 Tahun 2024 menetapkan batas waktu penyetoran dan pelaporan menjadi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sebelumnya batas waktu penyetoran adalah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan untuk pelaporan SPT Masa Bea Meterai paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Hal ini dalam rangka implementasi coretax.

“Dengan diterbitkannya PMK Nomor 78 Tahun 2024, kami berharap masyarakat dapat memahami peraturan Bea Meterai secara utuh dan sederhana. Kami juga siap membantu memberikan pemahaman melalui edukasi kepada masyarakat,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti. Dwi juga menambahkan agar masyarakat bisa menjadikan PMK ini sebagai dasar dalam pemenuhan kewajiban pembayaran Bea Meterai.

Ketentuan lebih lengkap mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai dapat diakses dan diunduh pada laman landas pajak.go.id. (Is/Sbn)

Tags: Bea Meterai

Related Posts

Terima Detikcom Awards 2026, Kemnaker Ajak Kolaborasi Perkuat Kompetensi SDM
Nasional

Terima Detikcom Awards 2026, Kemnaker Ajak Kolaborasi Perkuat Kompetensi SDM

November 20, 2026
Di Balik Suntikan Rp 60 Triliun untuk JKN: Merawat Ekosistem Gotong Royong dan Keadilan Klinis
Nasional

Di Balik Suntikan Rp 60 Triliun untuk JKN: Merawat Ekosistem Gotong Royong dan Keadilan Klinis

November 20, 2026
Anomali Kursi Kekuasaan: Urgensi Total Cleansing dan Audit Forensik Dokumen Akademik Parlemen Pasca Gibran
Nasional

Anomali Kursi Kekuasaan: Urgensi Total Cleansing dan Audit Forensik Dokumen Akademik Parlemen Pasca Gibran

November 20, 2026
Arsitektur Suksesi Nasional: Menakar Urgensi 22 Pilar Verifikasi Konstitusional Calon Wakil Presiden Republik Indonesia
Nasional

Arsitektur Suksesi Nasional: Menakar Urgensi 22 Pilar Verifikasi Konstitusional Calon Wakil Presiden Republik Indonesia

November 20, 2026
Krisis Legitimasi Epistemik di Parlemen: Gelombang Petisi Transparansi Kredensial dan Urgensi Audit Menyeluruh Terhadap Patologi Ijazah “Aspal”
Nasional

Krisis Legitimasi Epistemik di Parlemen: Gelombang Petisi Transparansi Kredensial dan Urgensi Audit Menyeluruh Terhadap Patologi Ijazah “Aspal”

November 18, 2026
Kemnaker Raih Dua Penghargaan pada Anugerah Media Humas 2026
Nasional

Kemnaker Raih Dua Penghargaan pada Anugerah Media Humas 2026

November 18, 2026
Next Post
KPU Sumut Gelar Debat Kedua Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada 2024

KPU Sumut Gelar Debat Kedua Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada 2024

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POPULAR NEWS

LPRI Aceh : Camat Bambel Diduga Terima Upeti dari Kades Rikit

LPRI Aceh : Camat Bambel Diduga Terima Upeti dari Kades Rikit

Agustus 25, 2026
Sidang Lanjutan Gugatan Pekerja PT. Samawood Utama Work Industries, Kedua Saksi dari Tergugat Tidak Kenal dengan Para Penggugat

Sidang Lanjutan Gugatan Pekerja PT. Samawood Utama Work Industries, Kedua Saksi dari Tergugat Tidak Kenal dengan Para Penggugat

Mei 28, 2025
Di Ruang Ibadah, Oknum ASN Pemkab Cianjur Diduga Lakukan Pelecehan Seksual pada Bawahannya

Di Ruang Ibadah, Oknum ASN Pemkab Cianjur Diduga Lakukan Pelecehan Seksual pada Bawahannya

Juli 26, 2026
Dugaan Manipulasi Red Herring, Intimidasi Bersenjata, dan Ancaman Propaganda Sektarian

Dugaan Manipulasi Red Herring, Intimidasi Bersenjata, dan Ancaman Propaganda Sektarian

September 11, 2026
Imbas dari Izin Operasional Kadaluarsa, Puluhan Milyar Dana BOP untuk PKBM di Cianjur Berpotensi Balik Pada Kas Negara

Imbas dari Izin Operasional Kadaluarsa, Puluhan Milyar Dana BOP untuk PKBM di Cianjur Berpotensi Balik Pada Kas Negara

Februari 3, 2025

EDITOR'S PICK

Aquabike Jetski World Championship 2024 Danau Toba Hari ke-2 di Dairi, Pembalap Prancis Francois Medori Juara 1, Pembalap Indonesia Makaio Wimylie Masuk 10 Besar

Aquabike Jetski World Championship 2024 Danau Toba Hari ke-2 di Dairi, Pembalap Prancis Francois Medori Juara 1, Pembalap Indonesia Makaio Wimylie Masuk 10 Besar

November 15, 2024
Pemkab Batu Bara Komit Dukung Pembangunan Sumut Lewat Data Berkualitas

Pemkab Batu Bara Komit Dukung Pembangunan Sumut Lewat Data Berkualitas

Oktober 18, 2025
Kapolres Dairi Jalin Silaturahmi ke Masyarakat Kecamatan Sumbul, Sampaikan Pesan Kamtibmas Pilkada Damai

Kapolres Dairi Jalin Silaturahmi ke Masyarakat Kecamatan Sumbul, Sampaikan Pesan Kamtibmas Pilkada Damai

September 20, 2024
Bupati Dolly Pasaribu Lantik Pengurus LPTQ Kabupaten Tapsel Periode 2023-2025

Bupati Dolly Pasaribu Lantik Pengurus LPTQ Kabupaten Tapsel Periode 2023-2025

April 25, 2024

About

We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details.

Follow us

Kategori

  • advetorial
  • Business
  • Daerah
  • Entertainment
  • Fashion
  • Food
  • Health
  • Kriminal
  • Lifestyle
  • Medan
  • Nasional
  • National
  • News
  • Opinion
  • Pendidikan
  • Perburuhan
  • Politics
  • Politik
  • Post
  • public
  • Science
  • Sumut
  • Tech
  • Travel
  • Uncategorized
  • World

Recent Posts

  • Tk666 Overview and Options for Bangladeshi Players
  • NBajee Official Website Payment Methods Guide
  • Welche laufenden Aktionen bietet das Robocat Casino für Stammspieler?
  • What makes a casino website user-friendly?
  • Sumut
  • Medan
  • Daerah
  • Kriminal
  • Politik
  • Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Sumut
  • Medan
  • Daerah
  • Kriminal
  • Politik
  • Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In