Medan | suaraburuhnasional.com – KPPU Kanwil I bersinergi dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara melakukan sinergi dan kerjasama dalam mendukung pengawasan persaingan usaha yang sehat, kemitraan usaha dan perlindungan konsumen. Hal ini menjadi topik pembahasan dalam kunjungan kerja KPPU Kanwil I ke DPRD Sumut yang diterima langusng oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus di ruang Banggar DPRD Sumut. Selasa (21/1/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas, menjelaskan bahwa sesuai dengan tupoksinya, KPPU dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada DPRD terkait peraturan daerah (Perda) agar selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Selain itu, KPPU juga ikut mengawasi implementasi kebijakan daerah yang berpotensi memengaruhi persaingan usaha, seperti tender proyek pemerintah atau pengelolaan BUMD. Oleh karena itu KPPU akan dengan senang hati akan berkontribusi dalam memberikan ide atau pendapat dari perspektif persaingan usaha kepada pembuat kebijakan.
Ketua DPRD, Erni Sitorus, menyambut baik adanya kolaborasi dan kerjasama antara DPRD dengan KPPU. Sebagai wakil dari masyarakat, DPRD dapat menjadi mitra KPPU dalam memediasi sengketa antarpelaku usaha atau antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah terkait kebijakan yang dianggap merugikan persaingan. Selain itu, ada banyak kebijakan pemerintah yang diawasi oleh DPRD yang dapat dikaji bersama, misalnya bagaimana implementasi program Makan Bergizi Gratis dari sisi perspektif persaingan usaha, baik itu dari sisi penyedia jasanya atau bagaimana pengaruhnya terhadap persediaan bahan baku dan harga pangan.
KPPU saat ini sedang mengkaji mengenai program makan siang gtratis yang dicanangkan pemerintah, bagaimana nantinya persediaan bahan bakunya dipasar seperti beras, telur, daging ayam, sayuran dan susu, otomatis barang dipasaran akan berkurang, jika mengimport susu kemungkinan akan ada penunjukan langsung pengusahanya. Oleh sebab itu diharapkan kebijakan pemerintah agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat. Erni berharap kerja sama ini akan mendukung terciptanya ekosistem usaha yang adil dan kondusif di tingkat daerah, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Sumatera Utara. (Is)
