Jabar | suaraburuhnasional.com – Di tengah pemerintah gencar mengkampanyekan efektivitas dan efisiensi anggaran sebagai wujud implementasi dari Inpres no 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 yang mana terjadi pemangkasan anggaran pada kementerian pendidikan dan sejumlah lembaga pemerintahan lainnya.
Namun, Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam hal ini Disdikpora setempat, menurut sejumlah pemerhati pendidikan, aktor intelektual oknum di Disdikpora malah terkesan membuka ruang pada ratusan oknum pengelola PKBM untuk memperoleh BOP semaksimal mungkin sekalipun harus bersebrangan dengan regulasi atau berakibat buruk pada marwah pendidikan.
Pemerhati pendidikan menyebut, oknum PKBM disinyalir leluasa menginput data peserta didik tidak riil alias fiktif seperti yang terjadi di wilayah Korcam Campaka, dimana sempat memanas hingga melibatkan penanganan oleh pengacara guna penyelamatan terhadap sejumlah oknum PKBM dari persoalan yang mencuat mengenai dugaan penggelembungan jumlah peserta didik, lantaran diyakini unsur dugaannya telah terpenuhi.
Hasil konfirmasi awak media suaraburuhnasional.com dengan Elis Masridah selaku Mepala PKBM Al Qudwah, menurutnya, di PKBM Al Qudwah sekarang ini ada empat ratusan peserta didik, penuturan Elis jelas mengagetkan, lantaran jauh berbeda dengan kondisi riil peserta didik yang dijelaskan tutor Jalaludin di lokasi PKBM pada Minggu 16 Februari 2025 yakni siswa riil di PKBM Al Qudwah hanya ada 9 orang, Jalaludin mengaku biaya kebersihan atau perawatan PKBM, biaya listrik dan upah sebagai tutor 3 bulan hanya diberi Rp 1,3 juta oleh Elis Masridah sang kepala PKBM.
Prihatin dengan kondisi buruk oknum PKBM, tokoh pendidikan Ali Arrasid angkat bicara, potret PKBM Al Qudwah yang jauh panggang dari api tersebut bisa jadi tidak jauh berbeda dengan ratusan PKBM lainnya di Kabupaten Cianjur, karenanya tak heran jika kewajiban pengawasan dan pengendalian dari Disdikpora setempat jadi sorotan berbagai kalangan, Arrasid berharap, guna menyelamatkan keuangan negara serta menindak tegas setiap oknum pengelola PKBM, aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) diharap segera campur tangan mengawasi serta mengaudit dugaan adanya siswa tidak riil di sektor pendidikan non formal Disdikpora Cianjur. (Kamal/Asep)
