Dairi | suaraburuhnasional.com – Bupati Dairi Ir. Vickner Sinaga bersama Sekretaris Daerah Surung CharlesL. Bantjin menghadiri Rapat pengendalian Inflasi Daerah, Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Dan Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berlangsung secara daring dan diikuti melalui zoom meeting di Ruang Rapat Bupati Dairi, Senin (21/4/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mendagri menghimbau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan langkah langkah strategis dalam upaya mengendalikan inflasi daerah diantaranya melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia pelaksanaan operasi pasar murah bersama Dinas terkait, sidak pasar dan distributor agar tidak menahan barang serta koordinasi dan merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi daerah.
Pada kesempatan itu Mendagri Tito Karnavian bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf mensosialisasikan Program Sekolah Rakyat. Sebuah program pendidikan berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Beliau menegaskan bahwa Negara hadir untuk memuliakan orang miskin. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat bisa mencapai 200 unit per tahun. Dengan demikian, dalam lima tahun ke depan setidaknya ada satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten, terutama di wilayah dengan kantong-kantong kemiskinan. “Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya. Saya yakin ini bisa kita kerjakan,” katanya.
Isu yang tak kalah penting juga, Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan mengenai pengentasan kemiskinan. Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah harus bersinergi menuntaskan Pemuktahiran data penerima bantuan sosial (bansos). Data penerima harus di telaah lebih tepat sasaran, akuntabel dan dapat harus menjamin kualitas data melalui verifikasi pemuktahiran data.
Agar bantuan dapat langsung menyentuh langsung kepada masyarakat miskin. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan Tahun 2029 di harus diangka 5 %, di angka kemiskinan ekstrim yang berada di angka 1,13 % harus menjadi 0 persen di Tahun 2029. Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung program tersebut. Pemerintah Pusat dan daerah harus saling bersinergi dan juga berperan aktif guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil daerah dapat terlaksana dilapangan dengan baik.
Hadir dalam rapat tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Suasta Ginting, Plt Kepala Dinas Pendidikan Mariady Harsoyo Simanjorang, Kepala Dinas Sosial Agel Siregar, Kepala Dinas PUTR Masaraya Berutu, dan Kepala Bapeda Romedi Noventa Bangun, Sekretaris BKAD James Banurea. (Clara.s)
