Dairi | suaraburuhnasional.com – Pemerintah Kabupaten Dairi semakin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 mendatang. Sebagai informasi bahwa saat ini pemerintah pusat telah mempersiapkan aspek penting terkait program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.
Salah satu bentuk keseriusan Pemkab Dairi adalah Bupati Dairi Ir. Vickner Sinaga telah mengajukan usulan proposal pendirian Sekolah Rakyat di Dairi. Tindak lanjut usulan Kementerian Sosial itu adalah mengundang Pemerintah Kabupaten Dairi membahas kesiapan pendirian Sekolah Rakyat di Kabupaten Dairi. Sebelumnya, tahapan desk telah dilalui pada tanggal 17 April 2025 yang lalu.
Sebagai tindak lanjut desk tersebut, hari ini, Rabu (23/4/2025) tim Kementerian PUPR RI dan Kementerian Sosial RI melakukan survey lokasi pembangunan di Jl. Panji Porsea Km 7 Sitinjo, Kecamatan Sitinjo. Dalam hal ini Pemkab Dairi melakukan pendampingan yang dipimpin oleh Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala.
Ditemui usai survey, Wakil Bupati, Wahyu Daniel Sagala didampingi Kadis Sosial Agel Siregar bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Pendidikan serta OPD terkait lainnya menyampaikan bahwa suvey lokasi ini merupakan tindak lanjut seluruh proses yang telah berjalan sebelumnya.
“Proses ini adalah proses lanjutan. Dan ini masih survey awal dari Kemensos dan Kemen PUPR. Tim survey dari kedua kementerian ini akan melihat legalitas kepemilikan lahan. Kebetulan legalitas lahan kita ini masih teregister di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sedang proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM),” ujar wakil bupati.
Lebih jauh Wahyu menjelaskan, luas lahan Sekolah Rakyat sesuai persyaratan yakni 50.000 M2. “Saat ini lahan kita yang berada di Jl. Panji Porsea Km 7 Sitinjo, Kec. Sitinjo tersebut hanya 4,39 hektar karena terpotong oleh akses jalan, artinya bila sesuai persyaratan tadi, ada kekurangan lahan maka kita tetap bersedia untuk melakukan ekspansi sampai syarat minimal luas lahan terpenuhi. pada prinsipnya kita siap menyiapkan dokumen pendukung termasuk kekurangan lahan untuk dilakukan ekspansi, agar Pemkab Dairi jadi salah satu kabupaten penerima program,” kata wakil bupati.
“Perlu juga kami tegaskan, ini belum penetapan, masih survey awal. Hasil survey hari ini selanjutnya akan ditindaklanjuti lagi dengan ekspose oleh tim survey tersebut di tingkat pemerintah pusat, Kemudian akan ditetapkan sebagai penerima program. Nanti jika sudah ditetapkan sebagai penerima program, tim survey akan turun kembali dalam rangka penyusunan Detail Enginer Desain (DED). Kita berharap kita menjadi bagian dari penerima program ini,” katanya mengakhiri. Turut serta dalam survey ini, Anggota DPRD Dairi, Abdul Gafur Simatupang dan Joel Simanullang. (Cs)
