Dairi | suaraburuhnasional.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi menggelar sidang paripurna istimewa pada Senin, 5 Mei 2025, di ruang sidang utama. Sidang ini dilaksanakan dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Dairi Tahun Anggaran 2024.
Sidang paripurna dibuka secara resmi dan khidmat oleh pimpinan DPRD. Dairi Sabam Sibarani, S,sos, Dalam sambutannya, pimpinan menyampaikan rasa syukur atas rahmat Tuhan yang Maha Esa karena sidang dapat terlaksana dengan lancar. “Dengan memohon ridho dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, serta seizin Bapak dan Ibu anggota Dewan yang kami hormati, maka sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Dairi hari ini secara resmi kami buka,” ujarnya.
Sidang ini merupakan bagian dari mekanisme pengumuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Dairi Pasal 32 ayat (8), di mana keputusan DPRD disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Materi utama dalam sidang ini adalah penyampaian hasil pembahasan Badan Musyawarah dan Panitia Khusus (Pansus) DPRD terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi tahun anggaran 2024, yang tertuang dalam dokumen LKPJ Bupati.
Dalam rapat paripurna internal sebelumnya, DPRD bersama Pansus telah melakukan evaluasi secara menyeluruh dan objektif. Hasil pembahasan tersebut kemudian dirumuskan menjadi keputusan DPRD yang memuat sejumlah rekomendasi penting sebagai bahan evaluasi untuk kepala daerah.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Dairi, Ruki nenggolan, mendapat kesempatan menyampaikan langsung laporan hasil pembahasan timnya. Ia menegaskan bahwa penyusunan laporan merupakan bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan sepanjang tahun 2024. “Kami berharap rekomendasi ini menjadi masukan strategis untuk peningkatan kinerja pemerintah ke depan,” ujarnya.
Selanjutnya, Sekretaris DPRD membacakan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Dairi tentang rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Dairi. Rancangan tersebut mencakup pertimbangan hukum, dasar perundang-undangan, serta poin-poin hasil evaluasi DPRD.
Rekomendasi DPRD menekankan pentingnya peningkatan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, transparansi anggaran, dan optimalisasi pelayanan publik. Rekomendasi ini juga menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas tahunan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Sidang turut dihadiri oleh Bupati Dairi dan jajaran, unsur Forkopimda seperti Polres, Kodim 0206, Kejaksaan Negeri, serta Sekretaris Daerah. Kehadiran lintas institusi ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.
DPRD Dairi menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif demi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi. (Cs)
