Medan | suaraburuhbasional.com – Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, turut menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029. Kegiatan strategis ini diselenggarakan pada Senin, 5 Mei 2025 di Aula Raja Inal Siregar, Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro No. 30, Medan.
Acara yang melibatkan seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, ditandai dengan pemukulan gendang etnik sebagai simbol kolaborasi budaya dan pembangunan.
Dalam sambutannya, Gubernur Bobby menekankan pentingnya keselarasan antara rencana pembangunan nasional dan daerah. Ia menyampaikan bahwa forum Musrenbang RKPD menjadi wahana strategis untuk mengintegrasikan kebutuhan daerah dengan target pembangunan nasional.
“Musrenbang RKPD harus mampu menyelaraskan dinamika lokal dengan arah pembangunan nasional agar tercipta sinergi pembangunan yang holistik dan terintegrasi,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti bahwa pemerintah pusat telah menetapkan arah pembangunan nasional yang menargetkan peningkatan pendapatan per kapita hingga setara negara maju, penurunan angka kemiskinan, peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM), serta percepatan menuju net zero emission.
Arah kebijakan ini diterjemahkan ke dalam delapan prioritas nasional, 17 program kerja utama, delapan quick wins, dan 83 kegiatan prioritas yang wajib diintegrasikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Sebagai bagian dari penyelarasan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusung visi “Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumut Unggul, Maju, dan Berkelanjutan” yang dijabarkan melalui lima misi utama, yaitu: 1. Peningkatan kualitas SDM. 2. Stabilitas dan penguatan ekonomi daerah. 3. Perbaikan tata kelola pemerintahan. 4. Pembangunan infrastruktur berkualitas, estetis, dan ramah lingkungan. 5. Penguatan ketahanan sosial budaya.
Pemprov Sumut juga meluncurkan enam Proyek Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai strategi implementasi, antara lain: PUBG (Program Unggulan Bersekolah Gratis): Penyediaan SDM unggul dan siap kerja. Probis (Program Berobat Gratis): Akses layanan kesehatan berkualitas dan gratis. Jaga Komper: Jaminan kestabilan harga komoditas pertanian. Cerdas: Digitalisasi pelayanan publik yang cepat, responsif, dan solutif. Pembangunan Infrastruktur Ramah Lingkungan: Pemerataan dan konektivitas antar wilayah. Prestice: Perlindungan layanan hukum berbasis restorative justice.
Menutup arahannya, Gubernur Bobby mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk lebih inovatif dalam mencari sumber pembiayaan alternatif di tengah keterbatasan fiskal. Salah satunya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang fokus pada profit dan dapat dikelola secara kolaboratif antara pemerintah provinsi dan daerah.
Ia juga mengimbau pemerintah pusat untuk memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengakses pembiayaan alternatif guna meningkatkan kinerja pemerintahan daerah secara berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Erni Ariyanti, S.H., M.Kn; Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Hariyanto S., S.Sos, M.M; Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si; Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi Imam Soejoedi, S.E., M.M; serta pimpinan instansi vertikal lainnya. (Cs)
