Dairi | suaraburuhnasional com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2029 dan penyusunan rencana aksi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bappeda Dairi dan dibuka oleh Kepala Bappeda Kabupaten Dairi, Romedi Bangun, didampingi Kepala Dinas P3AP2KB, Ruspal Simarmata.
Dalam sambutannya, Romedi Bangun menegaskan pentingnya kebijakan kependudukan yang terintegrasi untuk menyongsong bonus demografi, menghadapi fenomena aging population, serta menjawab berbagai isu strategis lain di bidang kependudukan. Menurutnya, penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan landasan utama untuk menangani persoalan kependudukan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan.
“GDPK adalah dokumen rancang induk, sehingga perlu diterjemahkan lebih rinci melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029. Peta jalan ini akan menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah,”jelas Romedi.
Sementara itu, Heri Pranata Satria, Ketua Tim Kerja Pemaduan Kebijakan Kependudukan Kemendukbangga/BKKBN Sumut, menegaskan bahwa peta jalan ini wajib diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Hal ini karena kependudukan merupakan modal dasar pembangunan sumber daya manusia.
“Program pembangunan kependudukan berbasis siklus hidup adalah strategi utama untuk memaksimalkan peluang bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah daerah perlu memiliki program strategis yang konkret, termasuk upaya pengurangan angka pengangguran dan peningkatan kualitas keluarga,”ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus penanganan, antara lain pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pemerataan persebaran penduduk, dan pemanfaatan peluang bonus demografi 2025–2045. Sementara pada aspek pembangunan keluarga, isu krusial yang perlu diperhatikan adalah pencegahan pernikahan dini, peningkatan kesehatan ibu dan anak, penguatan peran ayah, penurunan angka stunting, peningkatan kualitas hidup lansia, serta pemutakhiran data keluarga yang akurat.
Bimtek ini turut dihadiri pimpinan dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Dairi. Melalui forum tersebut, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam merancang kebijakan kependudukan yang lebih terukur dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Cs)
