Dairi | suaraburuhnasional.com – Suasana di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Selasa (2/9/2025), memanas saat ratusan mahasiswa dan pemuda menggelar aksi unjuk rasa. Massa yang tergabung dari berbagai organisasi mahasiswa tidak hanya berorasi lantang, tetapi juga membakar ban sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang mereka nilai tidak berpihak kepada rakyat.
Dalam orasi bergantian, para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan. Andi Silalahi, salah satu orator, menegaskan desakan agar Kapolri segera dicopot dari jabatannya. “Copot Kapolri atas tindakan represif kepada mahasiswa,” ujarnya lantang.
Hal senada disampaikan Ilham Berampu, mahasiswa dari organisasi GMNI, yang menilai kebijakan pemerintah bersama DPR RI cenderung menekan masyarakat. “Pemerintah dan DPR dinilai memeras rakyat,” tegasnya. Selain GMNI, aksi tersebut juga diikuti oleh kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang diwakili Dike Simbolon, serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang diwakili Nawawi.
Aksi ini mendapat respons langsung dari unsur pimpinan DPRD Kabupaten Dairi. Ketua DPRD Sabam Sibarani bersama sejumlah anggota legislatif, termasuk Henra Sinaga, Fitrianto Berampu, Nurlinda Angkat, dan Halim Lumban Batu, hadir menemui massa.
Dalam pertemuan singkat, mahasiswa menyerahkan berkas tuntutan yang kemudian diminta agar ditandatangani Ketua DPRD dan pimpinan fraksi sebagai bentuk komitmen. Ketua DPRD Kabupaten Dairi, Sabam Sibarani, menegaskan bahwa pihaknya siap menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat. “Kami menerima aspirasi ini dengan penuh tanggung jawab. Semua tuntutan akan kami sampaikan secara berjenjang agar mendapat perhatian serius,” ujarnya.
Tidak berhenti di DPRD, massa kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Dairi dan Markas Polres Dairi. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan TNI-Polri serta Satpol PP untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Adapun poin utama yang disuarakan massa aksi antara lain, 1. Mendesak pencopotan Kapolri atas tindakan represif aparat terhadap mahasiswa. 2. Menuntut evaluasi kinerja DPR RI agar kebijakan lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 3. Revitalisasi institusi Polri agar kembali pada fungsi utama sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. 4. Menertibkan tempat hiburan malam (THM) di Dairi yang marak tanpa pengawasan, serta memproses hukum setiap peristiwa yang terjadi di lokasi tersebut. 5. Perang serius terhadap peredaran narkoba, dengan menangkap bandar besar dan menindak aparat yang terlibat. 6. Menghentikan kriminalisasi terhadap mahasiswa dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. 7. Membangun komitmen bersama antara pemerintah, DPR, aparat, mahasiswa, dan masyarakat untuk memperjuangkan keadilan serta pembangunan yang merata.
Aksi di Dairi ini merupakan bagian dari gelombang unjuk rasa mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia, yang menyoroti isu demokrasi, keadilan sosial, hingga tata kelola pemerintahan. Hingga berita ini diterbitkan, massa masih melanjutkan aksinya di Kantor Bupati Dairi.(Clara.s)
