Medan | suaraburuhnasional.com – Uang rakyat terus digelontorkan untuk proyek penanggulangan banjir, tapi setiap hujan turun, Medan kembali lumpuh. Di mana letak kesalahannya, di sistem, pengawasan, atau kejujuran?. Pernyataan tegas ini disampaikan Ahmad Afandi Harahap anggota DPRD Medan dari Fraksi Demokrat, Minggu, 19 Oktober 2025, di Medan.
Menurutnya, saat ini, hujan hanya sekejap, genangan langsung meluas. Baik di Jalan protokol, kawasan perkantoran, hingga permukiman warga berubah menjadi lautan kecil. “Kota Medan kembali banjir. Fenomena tahunan ini kini bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan potret kegagalan tata kelola kota dan pengelolaan uang rakyat yang patut dipertanyakan.”ungkapnya.
Dijelaskannya, Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah kota telah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk menanggulangi banjir. Proyek besar seperti kolam retensi, perbaikan drainase utama, dan penataan sungai disebut-sebut sebagai solusi permanen.
Namun hasilnya justru nihil. Kolam retensi yang menelan anggaran ratusan miliar tampak tidak berfungsi maksimal, air tetap meluap, drainase tetap tersumbat, dan warga tetap terendam. Publik tentu berhak bertanya: ke mana perginya uang rakyat sebesar itu?. Fakta di lapangan menunjukkan, sebagian proyek penanggulangan banjir dikerjakan tanpa perencanaan matang dan pengawasan ketat.
“Pengerjaan drainase sering kali asal jadi, cepat rusak, dan tidak terintegrasi dengan sistem utama. Begitu pula dengan kolam retensi yang dibangun tanpa memperhitungkan daya tampung riil dan kondisi aliran air di sekitarnya. Akibatnya, fungsi teknis tidak berjalan dan hasil pembangunan hanya menjadi pajangan beton tanpa manfaat.”ucapnya.
Lebih dari itu lanjutnya, muncul pula dugaan adanya ketidakefisienan dan pemborosan anggaran. Proyek-proyek yang dikerjakan menjelang akhir tahun anggaran sering dikebut tanpa memperhatikan kualitas, hanya demi memenuhi target serapan dana. Mekanisme evaluasi pun lemah, tidak ada laporan publik yang transparan mengenai hasil audit atau efektivitas proyek.
“Inilah saatnya Pemerintah Kota Medan melakukan evaluasi menyeluruh dan audit terbuka terhadap seluruh proyek penanggulangan banjir. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang mereka digunakan, dan sejauh mana hasilnya dirasakan. Lembaga pengawas seperti BPK dan aparat penegak hukum juga perlu turun tangan jika ditemukan indikasi penyimpangan. Karena banjir di Medan bukan lagi sekadar persoalan cuaca, ia telah menjadi indikator kebocoran tata kelola pemerintahan.”terangnya.
Tegasnya lagi, Jika kondisi ini dibiarkan, kepercayaan publik akan terus terkikis. Tidak ada gunanya membangun kolam retensi megah atau proyek drainase baru jika prinsip akuntabilitas dan integritas diabaikan. Warga Medan butuh solusi nyata, bukan sekadar janji politik atau proyek seremonial.
Selama air masih menggenangi jalanan setiap kali hujan turun, selama itu pula uang rakyat masih dianggap enteng. Banjir bukan takdir, tapi hasil dari kebijakan yang salah urus. Dan sudah waktunya pemerintah membuktikan, bahwa dana triliunan rupiah yang dihabiskan bukan sekadar mengalir ke saluran yang salah. (PM)
