Belawan | suaraburuhnasional.com – Polres Pelabuhan Belawan menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketertiban umum dan menjamin hak berekspresi warga melalui pengamanan pergeseran massa aksi unjuk rasa, Kamis (16/10/2025).
Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Gabungan Pekerja/Buruh Bergerak (Gebrak) ini bergerak secara terorganisir dari kawasan Kawasan Industri Medan (KIM), Mabar, menuju destinasi politik utama di Medan: Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Aparatur keamanan dikerahkan secara terpadu di bawah kepemimpinan langsung Plt. Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Wahyudi Rahman, S.H., S.I.K., M.M., CPHR., CBA., dengan melibatkan personel gabungan dari berbagai satuan fungsi. Langkah ini menegaskan kesiapan Polri dalam merespons dinamika sosial dengan pendekatan yang humanis dan profesional.
”Kami hadir untuk mengawal dan mengamankan pergeseran massa. Tujuannya jelas, memastikan kegiatan berlangsung tertib dan tidak menimbulkan gangguan signifikan terhadap arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat lainnya,” tegas AKBP Wahyudi Rahman, menyoroti fungsi esensial kepolisian sebagai pelayan masyarakat.
Kapolres tidak lupa menyampaikan pesan penting kepada seluruh elemen peserta aksi.
Beliau mengimbau agar semangat penyampaian aspirasi tetap dalam koridor hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketertiban. ”Kami mengingatkan setiap peserta aksi untuk menyampaikan pendapatnya secara damai dan tertib. Hindari segala bentuk tindakan melanggar hukum, dan patuhi peraturan lalu lintas sepanjang perjalanan,” tambahnya, menekankan pentingnya tanggung jawab dalam kebebasan berekspresi.
Lebih lanjut, AKBP Wahyudi Rahman mempertegas posisi Polres Pelabuhan Belawan yang selalu siap memberikan pelayanan dan pengamanan terbaik bagi setiap kegiatan masyarakat, termasuk aksi unjuk rasa. Pelayanan maksimal ini, lanjutnya, akan diberikan sepanjang kegiatan tersebut dilaksanakan secara damai dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
”Kami sepenuhnya mendukung kebebasan berpendapat yang merupakan hak konstitusional warga. Namun, hak tersebut harus diimplementasikan secara tertib dan bertanggung jawab demi terciptanya kondusivitas wilayah,” pungkas Kapolres, menggarisbawahi keseimbangan antara hak demokrasi dan kewajiban menjaga keamanan.
Pengawalan ini menjadi representasi nyata dari peran Polri dalam memfasilitasi demokrasi yang sehat dan menjamin penyampaian aspirasi publik berlangsung secara aman dan bermartabat. (NS)
