Medan | suaraburuhnasional.com – Anggota DPRD kota Medan Ahmad Afandi Harahap mempertanyakan apa yang sedang terjadi di Pemerintah Kota Medan hari ini?. Sepuluh pejabat eselon II pindah ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Wali Kota hanya melepas sambil menyaksikan?.
Ini bukan angka kecil. Ini bukan hal sepele. Ini adalah pukulan langsung ke jantung birokrasi Kota Medan. Dalam satu malam saja, dua pejabat kembali dilepas. Dengan begitu, genap 10 kepala dinas dan pejabat eselon II meninggalkan Pemko Medan. Pertanyaannya:
“Dimana mana posisi dan ketegasan Wali Kota?, Kenapa begitu mudah dilepas?. Saya menyayangkan sekaligus mempertanyakan keras sikap Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang begitu gampang melepaskan pejabat strategisnya. Seolah-olah mereka bukan aset penting, hanya daftar nama di atas kertas.”ucapnya kepada wartawan, Senin 5 Januari 2026.
“Apakah tidak ada ikhtiar untuk mempertahankan?, Apakah tidak ada pembelaan atas kepentingan Pemko Medan?, Apakah Wali Kota benar-benar tidak berdaya?,”ungkapnya. Kalau pejabat eselon II bisa keluar masuk begitu mudah, lalu siapa yang sebenarnya mengendalikan birokrasi kota ini?.
Ini menunjukkan satu hal yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi: Wali Kota lemah dalam menjaga soliditas pemerintahan dan tidak punya prinsip dalam mempertahankan pejabat strategisnya. Roda pemerintahan jangan diajak berjudi. Kepala dinas bukan sekadar pejabat. Mereka motor kebijakan, pengambil keputusan, penggerak roda OPD.
Hari ini, banyak jabatan eselon II sudah kosong. Namun anehnya, pejabat yang tersisa malah dilepas lagi. Ini bukan kebijakan, ini kecerobohan. Perpindahan besar-besaran itu jelas mengganggu administrasi,memperlambat pelayanan publik, menghambat program pembangunan, membuat organisasi berjalan pincang
Dan siapa korbannya?, jelas bukan pejabat, bukan Wali Kota, bukan elite politik.Korban sebenarnya adalah masyarakat Kota Medan. Sepuluh pejabat strategis pergi, apa Wali Kota tidak merasa kehilangan?. Yang pindah bukan jabatan pinggiran. Itu pejabat inti seperti : Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas P2K, Kepala BKAD, Kepala Dinas SDABMBK, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas PMPTSP.
Kalau pejabat strategis sebesar ini dibiarkan pergi, maka itu bukan hanya soal mutasi ASN itu soal hilangnya kendali kepemimpinan. “Saya tegaskan, berhenti melepas pejabat tanpa pertimbangan matang, Saya menyerukan dengan tegas, hentikan kebiasaan melepas pejabat tanpa menyiapkan pengganti, berhenti bersikap seolah semuanya baik-baik saja, tempatkan kepentingan Kota Medan di atas kepentingan politik mana pun.
Wali Kota tidak boleh hanya berdiri di dek kapal, sambil menyaksikan satu per satu awak terbaiknya turun. Wali Kota harus menjadi nakhoda, bukan penonton yang hanya mengangguk saat kapal kekurangan awak. “Sebagai anggota DPRD Kota Medan, saya akan terus bersuara dan mengawasi.Karena bila 10 pejabat saja bisa pergi tanpa perlawanan, maka bukan tidak mungkin besok yang pergi adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya sendiri. (PM)
