Jakarta | suaraburuhnasional.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatatkan capaian positif dalam pelaksanaan program pertanahan sepanjang tahun 2025. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengungkapkan bahwa mayoritas output strategis yang ditetapkan dalam perencanaan tahunan berhasil direalisasikan sesuai target, bahkan sebagian di antaranya melampaui capaian 100 persen.
Hal tersebut disampaikan Sekjen ATR/BPN saat memaparkan realisasi kinerja program pertanahan tahun 2025. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari konsistensi perencanaan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi kinerja seluruh jajaran ATR/BPN, baik di pusat maupun daerah.
“Jika kita melihat capaian output, pada dokumen persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota, dari volume efektif sebanyak 55 dokumen, telah terealisasi 35 dokumen. Sementara itu, untuk peta bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dari target 1.552.000 bidang, berhasil dicapai 1.584.476 bidang atau setara 102,06 persen,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan peningkatan signifikan dalam kualitas dan kuantitas layanan pertanahan nasional, khususnya dalam mempercepat kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Program PTSL, lanjutnya, menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berbasis kepastian hukum.
Selain PTSL, penyusunan dan persetujuan RDTR juga dinilai memiliki peran krusial dalam mendukung iklim investasi dan pembangunan wilayah. Dengan tersedianya RDTR yang terintegrasi secara digital, proses perizinan berusaha dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Sekjen ATR/BPN menambahkan bahwa capaian kinerja di atas target ini tidak lepas dari penerapan transformasi digital, penguatan sumber daya manusia, serta komitmen reformasi birokrasi yang terus dilakukan kementerian. Ke depan, ATR/BPN berkomitmen untuk menjaga kesinambungan kinerja tersebut agar selaras dengan agenda pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
“Capaian ini bukan hanya angka, tetapi menjadi indikator bahwa pelayanan pertanahan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, serta berkontribusi nyata terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,”pungkasnya. (Clara)
