Medan | suaraburuhnasional.com – Puluhan warga Kelurahan Besar Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, mendesak agar Kepala Lingkungan (Kepling) VIII dan IX segera diganti. Desakan ini muncul akibat kekecewaan warga terhadap sikap kedua Kepling yang dinilai tidak peduli terhadap kepentingan serta kenyamanan masyarakat.
Aspirasi tersebut dituangkan dalam surat pengaduan yang telah disampaikan kepada DPRD Medan. Dalam surat itu, warga Lingkungan IX mengaku resah atas tindakan Kepling yang menjebol tembok kompleks PT SAN/KPBN dan menjadikannya sebagai akses umum bagi kendaraan roda dua maupun roda empat.
Menurut warga, kondisi tersebut berdampak pada menurunnya rasa aman dan kenyamanan di lingkungan mereka. Akses terbuka itu dinilai berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban serta meningkatkan risiko kerawanan. Tak hanya itu, warga juga menilai Kepling tidak memiliki kepedulian terhadap keresahan masyarakat. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa tindakan penjebolan tembok dilakukan tanpa koordinasi dengan warga sekitar, sehingga dianggap sebagai keputusan sepihak.
Warga bahkan menuding Kepling tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai aparatur lingkungan. Oleh karena itu, mereka meminta kepada DPRD Medan dan Wali Kota Medan untuk segera mengganti Kepling VIII dan IX demi menjaga ketertiban umum.
Menanggapi hal tersebut, Kepling VIII, Dani, saat dikonfirmasi pada Senin (30/3/2026), membantah tudingan warga. Ia menyebut bahwa penjebolan tembok dilakukan atas permintaan sebagian warga. “Warga datang kepada kami di BKM masjid. Maka dilakukan penjebolan tembok untuk memudahkan akses jalan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, meminta agar pihak kecamatan dan kelurahan segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. “Kita minta Camat dan Lurah segera menindaklanjuti agar masalah ini tidak berlarut-larut. Camat harus mampu mengakomodir dan mencari solusi atas setiap persoalan di wilayahnya,” tegas politisi Partai Golkar tersebut. Hingga kini, warga masih menunggu langkah konkret dari pemerintah setempat untuk meredam konflik dan mengembalikan rasa aman di lingkungan mereka. (PM)
