Deli Serdang | suaraburuhnasional.com — Sebuah langkah besar bagi kedaulatan pangan nasional kembali ditorehkan dari tanah Sumatra Utara. Komando Daerah Angkatan Laut I (Kodaeral I), Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 1 resmi mengukuhkan komitmen bersama.
Ketiga instansi ini bersinergi mengoptimalisasi lahan produktif di Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Selasa (16/6/2026).
Kolaborasi strategis ini diikat melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh para pemangku kebijakan kunci: Kolonel Marinir Rivelson Saragih, M.Tr.Hanla, selaku representasi Kodaeral I bersama Tim Ketahanan Pangan. Lom Lom Suwondo, Wakil Bupati Deli Serdang. Ganda Wiatmaja, S.H., M.H, Kepala Operasional PTPN I Regional 1.
Langkah ini bukan sekadar seremoni di atas kertas, melainkan sebuah cetak biru (blueprint) aksi nyata untuk mengubah potensi agraria daerah menjadi sumber ketersediaan pangan utama bagi masyarakat.
Dalam implementasinya di lapangan, Kodaeral I menerapkan standar operasi yang sangat elegan. Seluruh proses dipastikan berjalan di atas koridor hukum yang kokoh, namun tetap dibalut dengan pendekatan komunikasi yang humanis dan persuasif. TNI Angkatan Laut sadar betul bahwa menyentuh hati masyarakat adalah kunci keberhasilan program.
Rangkaian koordinasi dan sosialisasi pun digelar secara simultan. Mulai dari dialog dari hati ke hati dengan masyarakat penggarap, penyelarasan persepsi dengan pemangku kebijakan lokal, hingga pemberitahuan resmi kepada aparat penegak hukum.
Langkah preventif ini menegaskan visi TNI Angkatan Laut: mengawal instruksi strategis pemerintah pusat dengan tetap memastikan bahwa setiap jengkal tanah yang diolah memberikan dampak ekonomi langsung, nyata, dan berkelanjutan bagi kantong-kantong kesejahteraan warga sekitar.
Apresiasi tinggi datang dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pemkab memandang sinergi tripartit ini sebagai oase dalam tata kelola agraria, sekaligus formula taktis untuk meredam potensi gesekan sosial di wilayah konflik lahan.
”Kami tidak ingin sekadar menonton. Pemkab Deli Serdang mengambil peran sebagai fasilitator aktif untuk memastikan seluruh proses ini berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ini adalah cara elegan kita memitigasi potensi konflik, baik vertikal maupun horizontal,” tegas Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo.
Demi memuluskan misi besar ini, sebuah gerakan sosialisasi terpadu telah digulirkan dengan merangkul seluruh elemen: mulai dari jajaran kecamatan, perangkat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga jajaran kepolisian setempat. Semua bergerak dalam satu frekuensi.
Dari sudut pandang korporasi negara, PTPN I Regional 1 melihat kemitraan ini sebagai benteng pertahanan terbaik dalam mengamankan aset negara. Optimalisasi lahan dengan menanam komoditas pangan dipandang sebagai jawaban paling efektif untuk membendung laju alih fungsi lahan ilegal yang kian mengancam. Lebih dari itu, program ini diyakini mampu mengakselerasi swasembada pangan berbasis kewilayahan secara instan.
Melalui rajutan sinergi tiga pilar ini, Tanjung Morawa kini bersiap menjadi panggung percontohan (role model) skala nasional. Sebuah bukti sahih kepada publik bahwa ketika instansi militer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah daerah melangkah dalam harmoni yang sama, ketahanan pangan yang kuat, bersih, dan berpihak pada rakyat bukan lagi sekadar impian. (Liputan: Nelson Siregar / Dispen Kodaeral I)
