Medan | suaraburuhnasional.com -Terbongkar di rapat Komisi 4, rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Medan terkait penataan dan perizinan bagi pengusaha bangunan dan cafe yang diduga tidak mengurus PBG, sebelum bangunan dibangun, dan setelah bangunan dibangun, sehingga pengerusan PAD semakin marak dan masif.
Dalam menindaklanjuti tegas hal itu, Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak menekankan kepada pihak Satpol PP untuk segera mensegel bangunan yang sampai saat ini belum memiliki izin PBG, untuk disegel saja!
Kekhawatiran akan bangunan cafe di Bilal Ujung akan segera disegel, Pemilik Cafe Bilal Ujung, Fadil Muhammed datang di RDP Komisi 4, baru baru ini. Fadil Muhammed mengaku ditipu dalam pengurusan PBG, sebelum cafe dibangun, dia telah menyerahkan pengurusan tersebut ke oknum inisial JH yang mengaku kenal dekat atau orangnya Boby Nasution dan Rico Waas.
Pengakuan dekat dengan Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Medan itu, Fadil Muhammed menyerahkan pengurusan izin PBG cafe nya dikerjakan oleh oknum inisial JH. JH mengurai kedekatan dengan orang nomor satu Sumut dan Medan, dengan membuktikan memberikan beberapa foto dirinya menjadi relawan Boby dan foto bersama Boby serta Rico Waas.
“Berdasarkan hal itulah saya percaya pengurusan izin PBG di tangan oknum JH akan selesai, namun hari berlalu hingga ke bulan PBG belum juga keluar, sampai diberi warning oleh pihak DPRD Medan melalui lurah dan akan dipanggil RDP. Untuk itu, saya memohon atas keterlambatan PBG Cafe Bilal Ujung ini diberi kelonggaran waktu untuk mengurus kembali, karena ini bukan unsur kesengajaan, melainkan sesuatu sebab penipuan oknum JH,” tukasnya dihadapan anggota dewan dan OPD lainnya.
Lelaki Indonesia keturunan Pakistan dan India ini, pemilik bangunan Cafe Bilal Ujung, di Jalan Bilal Ujung, Lingkungan XII, Kelurahan Pulo Brayan Darat, Kecamatan Medan Timur, dengan luas sekitar 900 meter persegi, mengaku menjadi korban dugaan pemerasan oleh seorang oknum JH terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Fadil Muhammad, mengungkapkan bahwa pihaknya mengalami kerugian sekitar Rp90 juta lebih setelah mempercayakan pengurusan PBG kepada oknum JH itu. Biaya tersebut untuk pengurusan biaya Keterangan Rencana Kota (KRK), PBG, dan sejumlah perizinan lainnya.
“Pertama saya mentransfer Rp85 juta dan terakhir Rp8 juta, kepada oknum JH tersebut, namun oknum JH sepertinya tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaannya ataupun dengan kesadaran untuk mengembalikan uang yang diterima,” ujarnya.
Kemudian, merasa dirugikan, Fadil akhirnya memutuskan mengalihkan pengurusan perizinan kepada pihak lain. “Setelah saya alihkan ke orang lain, sekarang KRK-nya sudah terbit. Saya berharap bangunan tersebut tidak disegel dinas terkait karena izin bangunannya masih dalam proses,” bilangnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, SH, accept, dan memberi kelonggaran waktu kepada pemilik Cafe Bilal Ujung, Fadil Muhammed untuk menyelesaikan pengurusan PBG nya, karena dengan alasan adanya dugaan penipuan calo pengurusan PBG oleh oknum JH. Dan lagi Paul melihat ada tanggung jawab pemilik bangunan, sebelum memulai bangunan telah mengurus izin, namun tertipu. “Walau demikian, pemilik bangunan mengaku sudah mengurus izinnya, tetapi dengan orang yang salah,”kata Paul.
Karena itu, Komisi 4 menyarankan agar Fadil melanjutkan pengurusan PBG hingga tuntas melalui pihak yang memiliki kompetensi dan legalitas jelas. Paul juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengklaim memiliki kedekatan dengan pejabat untuk menawarkan jasa pengurusan perizinan.
“Jangan lagi berhubungan dengan orang yang tidak jelas, yang mengaku sebagai kerabat Gubsu dan Wali Kota. Silakan berkonsultasi dengan Dinas Perkim. Nanti Dinas Perkim akan mengarahkan beberapa daftar konsultan resmi yang bisa mengurus PBG,” tegasnya.
Komisi 4 DPRD Medan berharap kejadian tersebut menjadi peringatan bagi masyarakat agar mengurus perizinan bangunan melalui jalur resmi dan tidak menggunakan jasa perantara yang tidak jelas legalitasnya.
Anggota Komisi 4 DPRD Medan, Edwin Sugesti Nasution, juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada oknum yang mengaku memiliki kedekatan atau membawa nama pejabat penting, termasuk Wali Kota Medan maupun Gubernur Sumatera Utara, untuk mempermudah pengurusan PBG.
Edwin berharap Pemko Medan turut memberikan imbauan kepada masyarakat melalui media sosial agar tidak menggunakan jasa perantara atau calo yang tidak jelas legalitasnya.
“Siapa pun yang membawa-bawa nama Wali Kota Medan ataupun Gubernur Sumatera Utara dalam pengurusan PBG harus diwaspadai. Jangan mudah percaya kepada oknum. Kantor pemerintah ini jelas dan mudah dicari, jadi masyarakat sebaiknya mengurus langsung ke Perkimcikataru atau menggunakan konsultan yang memiliki kantor dan bukti pembayaran yang jelas,” urainya.
Senada, Datuk Iskandar Muda (PKS) juga meminta pimpinan dan dinas terkait membantu menyelesaikan persoalan yang dialami masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan terhadap praktik percaloan dalam pengurusan PBG.
“Jangan mengurus melalui media sosial atau calo yang tidak jelas. Gunakan konsultan yang memiliki kantor dan kuitansi sebagai bukti bahwa mereka memang berhak dan mampu mengurusnya. Pemerintah harus mengingatkan masyarakat agar tidak menjadi korban,” ujar Datuk.
Dalam RDP tersebut, Paul kembali menegaskan bahwa Komisi 4 tetap mendorong masyarakat memenuhi kewajiban pengurusan PBG. Namun, pemerintah juga harus memberikan pendampingan dan memastikan prosesnya berjalan transparan. Ia menambahkan, Komisi 4 turut prihatin atas musibah penipuan yang dialami warga dan meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti.
Sementara itu, perwakilan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan, Gomgom Gultom, mengatakan pihaknya memiliki sekitar 100 konsultan resmi yang dapat membantu masyarakat dalam pengurusan PBG.
“Kami akan memberikan 100 daftar nama konsultan resmi. Masyarakat tinggal memilih. Apabila nantinya ada konsultan yang ingkar, akan kami laporkan ke Ikatan Arsitek Indonesia (IAI),” jelasnya. (PM)
