• Sumut
  • Medan
  • Daerah
  • Kriminal
  • Politik
  • Redaksi
Senin, November 16, 2026
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
  • Sumut
  • Medan
  • Daerah
  • Kriminal
  • Politik
  • Redaksi
  • Sumut
  • Medan
  • Daerah
  • Kriminal
  • Politik
  • Redaksi
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Perburuhan

Kapolri Luncurkan 35 Desk Ketenagakerjaan Polres, Pangkas Sengketa Buruh dari Tahunan Jadi Hitungan Hari

Redaksi by Redaksi
November 16, 2026
in Perburuhan
0
Kapolri Luncurkan 35 Desk Ketenagakerjaan Polres, Pangkas Sengketa Buruh dari Tahunan Jadi Hitungan Hari
82
SHARES
2.7k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 

​Jombang | suaraburuhnasional. com — Selama bertahun-tahun, relasi industrial di Indonesia kerap dibayangi oleh ketimpangan posisi tawar (asymmetric bargaining power) antara pemilik modal dan pekerja. Ketika pemutusan hubungan kerja (PHK) dijatuhkan secara sepihak, hak pesangon dibekukan, atau upah ditahan, kaum buruh sering kali terjebak dalam labirin litigasi yang panjang dan melelahkan.
Menuntut keadilan kerap berarti bersiap menghadapi proses birokrasi berlarut-larut yang menguras energi, waktu, dan biaya.
​Namun, paradigma penegakan hukum perburuhan di Tanah Air kini mengalami transformasi struktural. Hanya berselang sebelas hari setelah parlemen mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026, institusi kepolisian langsung melakukan eksekusi lapangan secara terukur.

READ ALSO

Kemnaker: Pemerintah Belum Menetapkan Pengelola Dana Cadangan Pesangon

Menaker Ajak Lulusan Kampus Kembangkan Growth Mindset dan Kolaborasi AI

​Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto meresmikan 35 Desk Ketenagakerjaan Polri di tingkat Kepolisian Resor (Polres) dalam agenda strategis yang dipusatkan di Polres Jombang, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2026).

Langkah ini menandai era baru desentralisasi penegakan hukum—membawa instrumen perlindungan negara turun dari pusat pemerintahan langsung ke jantung kawasan industri.
​
​Pembentukan 35 Desk Ketenagakerjaan di level kabupaten/kota tersebut dirancang berbasis pemetaan kerawanan industrial di bawah koordinasi 14 Kepolisian Daerah (Polda). Fokus penempatannya menyasar wilayah-wilayah strategis yang menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi nasional, meliputi sentra manufaktur padat karya serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang membentang dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

​Jenderal Suyudi menegaskan bahwa unit khusus ini berfungsi sebagai garda terdepan untuk memberikan asistensi konsultasi hukum sekaligus melakukan penindakan terhadap laporan tindak pidana ketenagakerjaan.

​“Ini merupakan langkah strategis dan bukti nyata komitmen Polri untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja di Indonesia,” tegas mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut dengan lugas.

​Dengan memperpendek rantai akses keadilan (access to justice) hingga ke tingkat Polres, pekerja di daerah kini memiliki saluran pengaduan yang dekat secara geografis, responsif, dan bebas dari hambatan prosedural yang rumit.

​Terobosan kelembagaan Polri ini mendapat apresiasi tinggi dari pimpinan gerakan buruh nasional. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, yang hadir langsung dalam peresmian tersebut, memaparkan bukti empiris mengenai efektivitas desk ini sejak pertama kali dirintis di tingkat pusat pada Januari 2025.

​Menurut Andi Gani, penerapan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)—yakni mekanisme penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan hak korban secara cepat ketimbang sekadar penghukuman—terbukti ampuh mengurai kebuntuan sengketa perburuhan yang selama ini berlarut-larut.
Kasus sengketa ketenagakerjaan yang sebelumnya membeku dan mangkrak bertahun-tahun tercatat mampu diselesaikan hanya dalam kurun waktu 7 hingga 8 hari di Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.

​Pengukuhan eksistensi Desk Ketenagakerjaan ke dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyidik untuk menindak unsur pidana di balik pelanggaran hak normatif pekerja.
​Ekspansi ke 35 Polres menciptakan efek penggentar (deterrent effect) bagi pelanggar aturan sekaligus membuka akses pelaporan yang aman bagi pekerja di tingkat tapak.

​”Kami berharap dengan adanya desk ini di tingkat polres akan lebih memberikan ruang untuk kaum buruh melapor jika haknya dirampas atau tidak diberikan sesuai dengan aturan,” ujar Andi Gani.

​Berdirinya 35 Desk Ketenagakerjaan Polres menjadi katalisator baru bagi tata kelola hubungan industrial di Indonesia. Dengan pengawasan penegak hukum yang kini berada tepat di pintu gerbang kawasan industri, setiap entitas bisnis dituntut memperketat kepatuhan hukum (regulatory compliance), terutama menyangkut skema alih daya (outsourcing), standar pengupahan, hingga prosedur PHK yang bermartabat.

​Bagi pelaku usaha dan investor yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), kepastian hukum ini menciptakan iklim investasi yang sehat, stabil, dan prediktif. Sebaliknya, bagi korporasi yang masih berupaya menghindari kewajiban normatifnya dengan berlindung di balik kerumitan birokrasi, ruang gerak tersebut kini tertutup rapat. Keadilan bagi kaum pekerja tidak lagi menjadi janji abstrak, melainkan hak nyata yang dapat dijangkau dalam hitungan hari. (Nelson Siregar/red)

Tags: polri

Related Posts

Kemnaker: Pemerintah Belum Menetapkan Pengelola Dana Cadangan Pesangon
Perburuhan

Kemnaker: Pemerintah Belum Menetapkan Pengelola Dana Cadangan Pesangon

November 15, 2026
Menaker Ajak Lulusan Kampus Kembangkan Growth Mindset dan Kolaborasi AI
Perburuhan

Menaker Ajak Lulusan Kampus Kembangkan Growth Mindset dan Kolaborasi AI

November 14, 2026
Kemnaker Imbau Peserta Seleksi Pelatihan Vokasi Nasional Batch 7 Persiapkan Diri
Perburuhan

Kemnaker Imbau Peserta Seleksi Pelatihan Vokasi Nasional Batch 7 Persiapkan Diri

November 14, 2026
Kemnaker Siap Fasilitasi Pelatihan bagi Nelayan Banyuwangi
Perburuhan

Kemnaker Siap Fasilitasi Pelatihan bagi Nelayan Banyuwangi

November 14, 2026
Kemnaker Umumkan Hasil Seleksi MagangHub Batch 3 Angkatan II
Perburuhan

Kemnaker Umumkan Hasil Seleksi MagangHub Batch 3 Angkatan II

November 13, 2026
Hadapi Disrupsi Industri, Kemnaker Siapkan Tiga Prioritas Ketenagakerjaan
Perburuhan

Hadapi Disrupsi Industri, Kemnaker Siapkan Tiga Prioritas Ketenagakerjaan

November 13, 2026
Next Post

Wat krijg je als vaste speler bij het VIP-programma van DuxCasino?

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POPULAR NEWS

LPRI Aceh : Camat Bambel Diduga Terima Upeti dari Kades Rikit

LPRI Aceh : Camat Bambel Diduga Terima Upeti dari Kades Rikit

Agustus 25, 2026
Sidang Lanjutan Gugatan Pekerja PT. Samawood Utama Work Industries, Kedua Saksi dari Tergugat Tidak Kenal dengan Para Penggugat

Sidang Lanjutan Gugatan Pekerja PT. Samawood Utama Work Industries, Kedua Saksi dari Tergugat Tidak Kenal dengan Para Penggugat

Mei 28, 2025
Di Ruang Ibadah, Oknum ASN Pemkab Cianjur Diduga Lakukan Pelecehan Seksual pada Bawahannya

Di Ruang Ibadah, Oknum ASN Pemkab Cianjur Diduga Lakukan Pelecehan Seksual pada Bawahannya

Juli 26, 2026
Dugaan Manipulasi Red Herring, Intimidasi Bersenjata, dan Ancaman Propaganda Sektarian

Dugaan Manipulasi Red Herring, Intimidasi Bersenjata, dan Ancaman Propaganda Sektarian

September 11, 2026
Imbas dari Izin Operasional Kadaluarsa, Puluhan Milyar Dana BOP untuk PKBM di Cianjur Berpotensi Balik Pada Kas Negara

Imbas dari Izin Operasional Kadaluarsa, Puluhan Milyar Dana BOP untuk PKBM di Cianjur Berpotensi Balik Pada Kas Negara

Februari 3, 2025

EDITOR'S PICK

Perkuat Sinergi Penanganan Hukum Pertanahan, Kantor Pertanahan Dairi dan Kejari Teken Perjanjian Kerja Sama

Perkuat Sinergi Penanganan Hukum Pertanahan, Kantor Pertanahan Dairi dan Kejari Teken Perjanjian Kerja Sama

Maret 5, 2026
Kemnaker Transformasikan BPVP Jadi Mini Campus yang Adaptif dan Modern

Kemnaker Transformasikan BPVP Jadi Mini Campus yang Adaptif dan Modern

Juni 18, 2026
Ketua TP PKK Kabupaten Pakpak Bharat  Sosialisasikan Upaya Pencegahan KDRT

Ketua TP PKK Kabupaten Pakpak Bharat Sosialisasikan Upaya Pencegahan KDRT

Juli 1, 2025
Program Sosial MSC Jumat Berbagi Santuni Anak Yatim Piatu

Program Sosial MSC Jumat Berbagi Santuni Anak Yatim Piatu

Juli 20, 2024

About

We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details.

Follow us

Kategori

  • advetorial
  • Business
  • Daerah
  • Entertainment
  • Fashion
  • Food
  • Health
  • Kriminal
  • Lifestyle
  • Medan
  • Nasional
  • National
  • News
  • Opinion
  • Pendidikan
  • Perburuhan
  • Politics
  • Politik
  • Post
  • public
  • Science
  • Sumut
  • Tech
  • Travel
  • Uncategorized
  • World

Recent Posts

  • Wat krijg je als vaste speler bij het VIP-programma van DuxCasino?
  • Kapolri Luncurkan 35 Desk Ketenagakerjaan Polres, Pangkas Sengketa Buruh dari Tahunan Jadi Hitungan Hari
  • Ketika Wali Kota Rico Waas Membedah “Kanker” Pungli Taman Budaya Medan
  • Prabowo Hormati Semangat Warga Nagan Raya, Tiga Agenda Pembangunan Jadi Perhatian Pusat
  • Sumut
  • Medan
  • Daerah
  • Kriminal
  • Politik
  • Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Sumut
  • Medan
  • Daerah
  • Kriminal
  • Politik
  • Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In