Dairi | suaraburuhnaaional com – Penjabat (Pj) Bupati Dairi, Surung Charles Bantjin, bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Utama Sidikalang, Kecamatan Sidikalang. Upacara yang berlangsung khidmat ini juga dihadiri oleh Forkopimda, Kapolres Dairi AKBP Agus Bahari, Dandim 0206 Dairi Goklas Pirtahan Silaban, Ketua DPRD Sabam Sibarani, dan Pj Sekda Jonny Hutasoit. Sabtu (17/8/2024).
Dalam wawancara seusai upacara, Pj Bupati Surung Charles Bantjin menyampaikan pesan penting terkait tema peringatan HUT RI tahun ini, “Nusantara Baru, Indonesia Maju.” Tema ini, menurutnya, mencerminkan ajakan bagi seluruh elemen bangsa untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional, terutama dalam mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru serta menuju visi Indonesia Emas 2045. “Tahun 2024 adalah momen krusial bagi bangsa kita, karena kita berada di persimpangan tiga transisi besar yang akan menentukan arah masa depan Indonesia,” ujar Charles Bantjin.
Ia menjelaskan, pembangunan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia merupakan langkah strategis untuk menciptakan kota pintar masa depan yang berlandaskan konsep kehijauan dan keberlanjutan, dengan 70% wilayahnya berupa ruang hijau. Nusantara diharapkan menjadi simbol semangat pembaruan dan pemerataan pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh wilayah Indonesia. “IKN bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga simbol era baru pembangunan yang lebih merata dan inklusif. Harapannya, dampak positif dari pembangunan ini dapat dirasakan hingga ke seluruh kecamatan,” tambahnya.
Charles Bantjin juga menekankan pentingnya transisi kepemimpinan nasional yang sedang berlangsung, di mana hasil Pemilihan Umum 2024 akan menentukan arah baru bagi kemajuan bangsa. Ia berharap pemimpin baru yang terpilih dapat menjalankan amanah dengan baik, menuju cita-cita Indonesia Emas 2045 yang adil, makmur, dan sejahtera.
Menutup wawancaranya, Pj Bupati menyampaikan bahwa Indonesia juga akan segera menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam konteks ini, ia menegaskan bahwa Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 akan menjadi panduan yang jelas untuk penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, transparan, jujur, dan adil. (Clara)
