Jakarta | suaraburuhnasional.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima delapan penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas kontribusinya dalam mempercepat proses sertipikasi pulau-pulau kecil di Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan pada Kamis (4/12/2025) di Jakarta sebagai bentuk apresiasi terhadap sinergi lintas sektor dalam memperkuat kepastian hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil strategis.
Upaya sertipikasi yang dijalankan Kementerian ATR/BPN dinilai memberikan dampak signifikan dalam melindungi pulau-pulau kecil, termasuk yang berada di kawasan terluar. Selain meningkatkan legalitas pengelolaan wilayah, program ini juga menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas teritorial serta mengamankan aset negara dari potensi klaim atau penyalahgunaan.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas pengakuan yang diberikan KKP. Ia menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan negara melalui pengelolaan wilayah yang terukur, sah, dan berlandaskan hukum.
“Kami dari Kementerian ATR/BPN sangat terhormat dan bangga menerima penghargaan ini dari KKP, terutama karena hal ini merupakan penghargaan atas kerja bersama dalam penyerahan sertipikat pulau-pulau kecil terluar. Ini menjadi bukti bahwa negara hadir, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar kedaulatan bangsa kita terus diperkuat dan tegak di negeri sendiri,” ujar Wamen Ossy.
Ia menambahkan, sertipikasi pulau-pulau kecil merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh wilayah NKRI tercatat secara resmi dalam administrasi pertanahan nasional. Kegiatan ini tidak hanya terkait pertanahan, tetapi juga memiliki nilai geopolitik dan geostrategis yang sangat penting bagi keamanan dan masa depan Indonesia.
Kementerian ATR/BPN dan KKP berkomitmen melanjutkan kolaborasi ini secara lebih intensif guna mempercepat sertipikasi wilayah pesisir lainnya, termasuk pulau-pulau yang memiliki potensi perikanan, konservasi, serta nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat.
Pemerintah berharap langkah ini mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) serta memastikan seluruh aset maritim memiliki kepastian hukum, terlindungi, dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.(Cs)
