Pasaman Barat | suaraburuhnasional.com – Wakil Bupati Pasaman Barat, M. Ihpan, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kamis (22/1/2026).
Kegiatan strategis tersebut dilaksanakan dalam rangka pengendalian inflasi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026, sekaligus membahas upaya pemulihan ketahanan pangan pasca bencana yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat. HLM TPID ini dihadiri langsung oleh kepala daerah dan pimpinan TPID se-Sumatera Barat.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati M. Ihpan memaparkan secara komprehensif kondisi Kabupaten Pasaman Barat pasca bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2025 dan dampaknya terhadap perekonomian daerah, khususnya inflasi.
Ia menyampaikan, Kabupaten Pasaman Barat memiliki luas wilayah sekitar 3.864,02 kilometer persegi dengan administrasi pemerintahan yang mencakup 11 kecamatan, 90 nagari, dan 258 jorong, serta jumlah penduduk mencapai 457.803 jiwa pada Semester I Tahun 2025. Seluruh kecamatan di Pasaman Barat terdampak bencana alam. “Berdasarkan data per 29 Desember 2025, tercatat sekitar 1.005 hektare lahan pertanian dan 12.071,5 hektare lahan perkebunan terdampak bencana,”ujar M. Ihpan.
Ia merinci, total kerusakan dan kerugian pada sektor ekonomi pasca bencana di Kabupaten Pasaman Barat mencapai Rp51,36 miliar. Kerugian terbesar berasal dari subsektor pertanian dengan nilai mencapai Rp47,27 miliar, meliputi kerusakan sawah seluas 522 hektare di 10 kecamatan serta lahan jagung seluas 81 hektare di 6 kecamatan, termasuk prasarana pertanian.
Selain itu, subsektor perikanan juga mengalami kerugian sekitar Rp2 miliar akibat hanyutnya sekitar 20 ton ikan siap panen pada satu kelompok pembudidaya ikan di lahan seluas tiga hektare. Sementara subsektor peternakan mencatat kerugian Rp281,5 juta, akibat ternak kambing tertimbun longsor, ternak kerbau dan sapi hanyut.
Pada subsektor perdagangan, satu los pasar di Kecamatan Ranah Batahan mengalami kerusakan dengan nilai kerugian sekitar Rp140 juta. Sedangkan pada subsektor koperasi dan UMKM, tercatat 636 unit kios terdampak di lima kecamatan dan tujuh nagari dengan total kerugian mencapai Rp1,66 miliar.
Wabup M. Ihpan juga menyoroti dampak bencana terhadap laju inflasi daerah. Ia menjelaskan, lonjakan inflasi terutama terjadi pada komoditas pangan pada Desember 2025, seperti cabai merah yang naik hingga 46,67 persen, cabai rawit 45 persen, bawang merah 38 persen, daging ayam 14 persen, dan telur ayam 24 persen. Sementara harga beras relatif stabil.
“Pada Desember 2025, inflasi year on year Kabupaten Pasaman Barat mencapai 7,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 115,17. Ini merupakan angka tertinggi sejak Pasaman Barat menjadi daerah IHK di Sumatera Barat,” ungkapnya.
Menurutnya, tingginya inflasi dipicu oleh curah hujan tinggi sejak September hingga puncaknya pada November 2025 yang menyebabkan banjir hampir di seluruh kecamatan, terputusnya jalur transportasi, serta rusaknya lahan pangan. Kondisi tersebut memperparah situasi karena Pasaman Barat merupakan daerah konsumen pangan yang sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Melalui HLM TPID ini, Wakil Bupati berharap adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menjaga stabilitas harga, kelancaran distribusi pangan, serta percepatan pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan pasca bencana, khususnya menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026. “Hal-hal inilah yang menjadi penyebab utama tingginya inflasi di Kabupaten Pasaman Barat pasca bencana alam,”tutup M. Ihpan. (Muji)
