Jakarta | suaraburuhnasional.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Kamis (22/01/2026). Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa pelantikan dan rotasi jabatan JPT Pratama merupakan bagian dari penyegaran organisasi yang dilakukan secara terencana melalui mekanisme tour of duty. Kebijakan ini, menurutnya, menjadi instrumen penting dalam menjaga profesionalisme, integritas, serta mencegah terjadinya penyimpangan kewenangan.
“Seperti yang sudah berkali-kali disampaikan saat pelantikan, pelantikan JPT Pratama ini adalah hal rutin dalam rangka tour of duty. Sejak awal, komitmen kita adalah menempati suatu jabatan maksimal dua tahun sekali dilakukan rotasi, supaya tidak merasa berada di comfort zone, tidak tersentuh, dan tidak terjadi moral hazard,” tegas Menteri Nusron.
Ia menjelaskan, rotasi jabatan bukan semata-mata pergantian posisi, melainkan bagian dari manajemen talenta dan penguatan tata kelola birokrasi. Dengan rotasi berkala, organisasi diharapkan tetap dinamis, adaptif, dan mampu merespons tantangan pelayanan publik yang terus berkembang.
Menteri Nusron juga menekankan bahwa setiap pejabat yang dilantik harus memiliki komitmen kuat terhadap pelayanan publik, kepastian hukum, dan akuntabilitas, khususnya di sektor pertanahan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Produk kebijakan dan layanan ATR/BPN, menurutnya, memiliki dampak strategis jangka panjang sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Selain itu, ia mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi di lingkungan kerja baru, membangun kolaborasi lintas unit, serta menjaga integritas dalam setiap pengambilan keputusan. Kepercayaan yang diberikan negara, lanjutnya, harus dijawab dengan kinerja nyata dan etos kerja yang tinggi.
Pelantikan JPT Pratama ini diharapkan semakin memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, sekaligus memastikan roda organisasi berjalan efektif, bersih, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Clara)
