Medan | suaraburuhnasional.com –
Pengadaan lift senilai Rp4,9 miliar di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara menjadi perhatian serius Ketua Umum LSM LP3SU Jaya Simanjuntak di tengah kebijakan efisiensi fiskal dan berbagai kebutuhan pendidikan yang belum terpenuhi, proyek tersebut dinilai perlu dievaluasi kembali dan
Jaya Simanjuntak Ketum LSM LP3SU mempertanyakan urgensi pengadaan fasilitas tersebut.
Ia menilai penggunaan anggaran miliaran rupiah untuk pengadaan pembangunan lift belum tentu sejalan dengan kondisi sektor pendidikan yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.
“Jika tidak bersifat mendesak, sebaiknya ditangguhkan terlebih dahulu. Masih banyak kebutuhan pendidikan yang lebih prioritas dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,”ungkap Ketum LP3SU Jaya Simanjuntak yang dinilai kurang selaras dengan narasi efisiensi.
Ketum LSM LP3SU Jaya Simanjuntak juga menyoroti adanya inkonsistensi dalam kebijakan pengelolaan anggaran kemana anggaran pemeliharaan lift mencapai 200 jutaan per tahunnya, contoh, Ta 2024 Rp 200 juta, Ta Rp 2023 Rp 200 juta, Ta 2022 Rp 200 Juta, Ta 2020 Rp 156 Juta dan Ta 2019 Rp 100 Juta, Jaya Simanjuntak mengingatkan bahwa sebelumnya pemerintah daerah menerapkan pengetatan belanja, bahkan sejumlah bantuan sekolah pada tahun 2025 disebut belum terealisasi.
Menurutnya, publik wajar mempertanyakan kebijakan tersebut ketika di satu sisi pemerintah menyampaikan narasi efisiensi, namun di sisi lain muncul rencana pembangunan fasilitas perkantoran dengan nilai signifikan. “Ini menimbulkan pertanyaan soal konsistensi kebijakan anggaran. Kita bicara efisiensi, tapi muncul anggaran baru yang cukup besar,” tegas Ketum LSM LP3SU
Jaya Simanjuntak juga minta skala prioritas ditinjau ulang sebagai bagian dari fungsi pengawasan menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam penggunaan APBD. Jaya Simanjuntakmenyarankan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi mendalam sebelum proyek tersebut direalisasikan.
Menurutnya, anggaran Rp4,9 miliar dapat dialihkan untuk program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan, seperti: Perbaikan ruang kelas dan fasilitas sekolah. Bantuan operasional pendidikan. Peningkatan sarana belajar di wilayah terpencil. Dukungan infrastruktur dasar pendidikan. “Kita tidak menolak pembangunan fasilitas. Namun harus dilihat urgensinya. Apakah lift lebih penting dibanding sekolah yang masih kekurangan ruang kelas atau fasilitas dasar,”jelas Jaya Simanjuntak.
Ketum LSM LP3SU Jaya Simanjuntak juga berharap Gubernur Sumatera Utara mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan melihat kondisi fiskal daerah serta kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, setiap kebijakan anggaran semestinya tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan sensitivitas publik dan rasa keadilan. Masih banyak program bantuan yang lebih prioritas dan belum tersalurkan,”ujar Jaya Simanjuntak
Di tengah berbagai tantangan pendidikan di Sumatera Utara, penentuan skala prioritas dinilai menjadi faktor kunci agar kebijakan fiskal tetap konsisten dan berpihak pada rakyat. (Cs)
