Jakarta | suaraburuhnasional.com — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi lintas pihak agar kebijakan ketenagakerjaan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas tenaga kerja.
Ia menekankan bahwa amanat konstitusi terkait hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak harus menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan. Namun, besarnya jumlah angkatan kerja dan dinamika ekonomi global menuntut adanya respons yang terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan.
“PR kita masih panjang. Tantangan yang kita hadapi tidak sederhana dan memerlukan kerja bersama dari seluruh pihak,”ujar Yassierli dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia agar selaras dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Selain pendidikan formal, pekerja dituntut memiliki keterampilan yang relevan, terutama yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan digital.
Perubahan tersebut menuntut penguatan keterampilan masa depan (future skills) sejak dini. Untuk itu, program pelatihan, reskilling, dan upskilling perlu diperluas secara terarah dan berkelanjutan, agar tenaga kerja lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja.
Dalam konteks tersebut, Yassierli mendorong serikat pekerja dan serikat buruh untuk berperan lebih strategis, tidak hanya dalam memperjuangkan hak, tetapi juga dalam meningkatkan kompetensi anggotanya. Ia menilai, penguatan kapasitas menjadi kunci agar pekerja tetap relevan dan berdaya saing.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi pekerja menjadi kunci dalam membangun tenaga kerja yang kompetitif. Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat perlindungan pekerja, meningkatkan pengawasan norma kerja, serta mengembangkan sistem informasi pasar kerja terintegrasi untuk memperluas akses dan meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja.
Yassierli juga menyoroti pentingnya transformasi hubungan industrial yang lebih progresif. Ia menilai, relasi antara pekerja dan perusahaan perlu berkembang dari sekadar hubungan kerja yang harmonis menjadi kemitraan strategis yang berorientasi pada produktivitas dan kesejahteraan bersama. “Kita punya modal besar sebagai bangsa. Dengan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah, tantangan yang ada bisa diselesaikan bersama,”kata Yassierli.
Sementara itu, Presiden KSPI yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, menilai pemerintahan Prabowo memiliki peluang besar untuk mewujudkan negara sejahtera (welfare state) melalui tata kelola yang bersih dan efektif. “Pemerintahan yang bersih akan menentukan sejauh mana negara mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,”ujar Said Iqbal. (Red/Biro Humas Kemnaker)
