Medan | suaraburuhnasional.com – Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Tumanggor, S. Sos menggelar kegiatan reses VI menyerap aspirasi masyarakat di Jalan Palem Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu (25/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, persoalan banjir, normalisasi drainase, hingga kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi keluhan utama yang disampaikan warga.
Selain mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat, Antonius juga mengajak warga Medan Helvetia mendukung program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan.
Pada kesempatan itu, Antonius mengungkapkan bahwa tingkat aktivasi Indeks Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Medan Helvetia mengalami peningkatan dibandingkan sejumlah kecamatan lain di Kota Medan. “IKD di Helvetia sudah mencapai sekitar 17.000, sedangkan di Medan Barat baru sekitar 4.000,”ujar Antonius.
Menurutnya, tingginya capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan administrasi kependudukan berbasis digital yang dikembangkan pemerintah.
Selanjutnya, warga Medan Helvetia, Syamsul Bahri Hasibuan, SH, meminta pemerintah lebih serius menangani persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi masalah rutin setiap musim hujan.
Ia menilai normalisasi saluran drainase perlu dilakukan secara berkala agar aliran air tetap lancar. “Saya sudah pernah menyampaikan di sini. Mohon normalisasi drainase dilakukan minimal sekali dalam dua bulan,”kata Syamsul.
Selain persoalan banjir, Syamsul juga mengeluhkan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menurutnya terus mengalami kenaikan hampir setiap tahun sehingga memberatkan masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Camat Medan Helvetia, Gunawan Perangin Angin, mengajak masyarakat, khususnya para pemuda, untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong membersihkan saluran drainase. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan penanganan banjir.
Ia menjelaskan, salah satu penyebab normalisasi drainase belum berjalan maksimal adalah masih adanya bangunan warga yang berada di atas maupun menutupi saluran air sehingga menghambat proses pembersihan. “Kami mengajak para pemuda ikut bergotong royong agar normalisasi drainase dapat berjalan lebih efektif,”ujar Gunawan.
Ia menambahkan, pemerintah kecamatan akan melaksanakan normalisasi saluran air secara bertahap dan berkelanjutan. “Kita akan melakukan normalisasi secara bertahap dan diupayakan berlangsung setiap hari sesuai kebutuhan di lapangan,” katanya.
Terkait keluhan masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, Gunawan mengatakan pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan anggota DPRD Kota Medan untuk mencari solusi, termasuk mengupayakan adanya keringanan atau potongan pembayaran PBB bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan.
Sementara itu, Kepala UPT Wilayah Barat SDABMBK Kota Medan, Agustina Simbolon, menjelaskan bahwa penanganan banjir di Kota Medan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Medan. Menurutnya, terdapat kewenangan lintas pemerintahan yang harus berjalan secara terpadu.
“Perlu saya jelaskan, setiap terjadi banjir tidak selalu menjadi kesalahan Pak Rico. Penanganan banjir melibatkan tiga tingkatan pemerintahan, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kota Medan,” pungkas Agustina. (PM)
