Medan | suaraburuhnasional.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan ingatkan Pemko Medan agar penggunaan APBD benar benar tepat sasaran bagi penerima manfaat dan skala prioritas. Maka itu, APBD sebagai uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan serta dapat menjawab persoalan nyata di Kota Medan.
“APBD bukan sekadar dokumen administratif, bukan sekadar kumpulan angka, dan bukan pula sekadar formalitas tahunan antara eksekutif dan legislatif. APBD adalah instrumen politik anggaran, APBD adalah wajah keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya,” ujar Dame Duma Sari Hutagalung (foto).
Pernyataan itu disampaikan Dame Duma Sari Hutagalung (foto) dalam pemandangan umumnya terhadap
Rancangan APBD Kota Medan TA 2027 di acara rapat paripurna gedung dewan, Senin (5/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Hj Sri Rezeki, H Zulkarnaen S Kom dan Hadi Suhendra. Paripurna juga dihadiri para anggota DPRD Medan dan difasilitasi Plt Sekwan Erisda Hutasoit dan Andreas Willy Simanjuntak. Turut hadir Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas dan para pimpinan OPD Pemko Medan.
Diproyeksikan Rp 6,98 Triliun, belanja Rp 7,16 Triliun, pembiayaan Rp 175 Miliar. Fraksi Gerindra minta dasar rasional penetapan struktur APBD dijelaskan, kenapa ruang fiskal berubah, apakah karena efisiensi, kebijakan transfer, atau OPD tidak mampu realisasikan anggaran.
Begitu juga target PAD jangan jual optimisme, Gerindra menilai target pendapatan jangan dibuat terlalu rendah biar mudah dicapai, dan jangan terlalu tinggi tanpa dasar hanya biar APBD terlihat sehat. “Itu menjual optimisme di atas kertas. Gerindra minta potensi PAD riil dibuka, termasuk piutang pajak belum tertagih, potensi reklame, parkir, hotel, restoran, hiburan, PBB-P2, BPHTB, dan kontribusi digitalisasi,” ujarnya.
Begitu juga soal penanganan banjir di Medan, Dame Duma minta adanya peta prioritas, berapa km jalan dibangun/diperbaiki, berapa titik drainase tuntas, berapa anggaran pemeliharaan vs pembangunan baru. Soal banjir, jangan ukur keberhasilan dari serapan 95%. “Banjir tidak mengenal batas administrasi, jangan ada ego kewenangan. Yang dibutuhkan rakyat bukan siapa paling berwenang, tapi siapa paling bertanggung jawab,” tegas Dame Duma.
Sama halnya dengan upaya pengentasan kemiskinan di Kota Medan, Dame sarankan agar jangan ukur sukses dari jumlah bantuan dibagi, tapi berapa keluarga keluar dari kemiskinan dan mandiri, serta punya exit strategi.
Sorotan tajam juga disampaikan Dame Duma kepada Dinas Perhubungan terkait proyek BRT Mebidang. Dame mengingatkan agar jangan sampai APBD membiayai proyek tapi macet tetap jadi warisan. Keberhasilan BRT harus diukur dari berapa warga pindah dari kendaraan pribadi karena lebih nyaman, aman, murah, tepat waktu, bukan dari jumlah halte. (PM)
