Medan | suaraburuhnasional.com – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (5/10/2026). Dalam pemandangan umumnya, sejumlah fraksi DPRD Medan memberikan catatan sekaligus meminta penjelasan lebih rinci dari Pemko Medan terkait arah kebijakan anggaran yang akan dijalankan pada 2027.
Fraksi Partai Gerindra, yang disampaikan Dame Dumasari Hutagalung, menegaskan APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen politik anggaran yang bersumber dari uang rakyat dan harus kembali kepada masyarakat melalui pelayanan serta pembangunan yang nyata.
Gerindra juga meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mampu menjelaskan secara konkret penggunaan anggaran. Mulai dari berapa anggaran yang digunakan, untuk apa anggaran tersebut, apa output yang dihasilkan, apa income yang diperoleh, hingga manfaat yang dirasakan masyarakat. “Jangan sampai anggaran OPD meningkat tetapi persoalan masyarakat tidak berubah,” jelasnya.
Gerindra juga meminta evaluasi terhadap kegiatan seremonial, belanja barang dan jasa serta program yang sulit diukur hasilnya. Jika efisiensi anggaran harus dilakukan, fraksi tersebut meminta agar yang dipangkas adalah pemborosan, bukan pelayanan kepada masyarakat.
Sorotan juga diarahkan terhadap penanganan banjir. Menurut Gerindra, keberhasilan pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir tidak cukup diukur dari serapan anggaran, tetapi harus dilihat dari berapa titik banjir yang benar-benar berhasil diselesaikan dan berapa anggaran yang digunakan.
Hal serupa disampaikan terkait pengentasan kemiskinan. Kinerja Dinas Sosial dinilai tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah bantuan yang disalurkan, melainkan dari berapa banyak keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri.
Fraksi Gerindra, juga menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan agar anggaran tidak hanya menghasilkan pembangunan gedung dan fasilitas, tetapi mampu menghadirkan pendidikan berkualitas serta pelayanan kesehatan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Untuk program BRT Mebidang, Gerindra meminta keberhasilannya diukur dari peningkatan penggunaan transportasi publik dan kontribusinya dalam mengurangi persoalan kemacetan, bukan hanya dari jumlah halte maupun armada yang tersedia.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat, yang disampaikan, Muslim, menilai penyusunan APBD harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah secara proporsional dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan kesejahteraan publik.
Demokrat mencermati pendapatan Kota Medan 2027 yang diproyeksikan sekitar Rp6,9 triliun lebih atau mengalami penurunan 1,24 persen dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat 4,28 persen menjadi sekitar Rp4,1 triliun lebih.
Fraksi Demokrat mendorong Pemko Medan memperkuat koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mengoptimalkan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
Belanja daerah 2027 yang diproyeksikan sekitar Rp7,1 triliun lebih atau meningkat 2,29 persen dibanding APBD 2026 juga menjadi perhatian Demokrat. Efisiensi belanja, menurut fraksi tersebut, harus tetap diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Demokrat turut meminta penjelasan terkait sejumlah perubahan alokasi anggaran OPD dari KUA-PPAS yang sebelumnya telah disepakati. Di antaranya alokasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan hingga Dinas Tenaga Kerja.
Fraksi Demokrat juga mengingatkan masih adanya pelayanan sejumlah OPD yang dinilai belum maksimal, termasuk dari sisi keramahan aparatur ketika melayani masyarakat. “RAPBD Tahun 2027 hendaknya benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat,” tegas Fraksi Demokrat, seraya meminta pengentasan kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu prioritas utama.
Sedangkan Fraksi Partai NasDem, yang disampaikan Faisal Arbi, menekankan agar aspirasi masyarakat menjadi jiwa dalam APBD 2027. Aspirasi tersebut antara lain menyangkut perbaikan jalan lingkungan, akses air bersih, pelayanan kesehatan yang adil, pendidikan yang tidak membebani orang tua serta bantuan sosial yang tepat sasaran.
NasDem juga meminta perhatian serius terhadap keberlangsungan UMKM dan pedagang kecil di Kota Medan yang saat ini menghadapi kenaikan biaya usaha dan perubahan daya beli masyarakat.
Di sektor kesehatan, NasDem meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Menurut fraksi tersebut, keberhasilan UHC tidak boleh hanya diukur dari status kepesertaan masyarakat, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh pelayanan ketika membutuhkan.
Persoalan rujukan, ketersediaan kamar rawat inap, penumpukan pasien di IGD hingga keterbatasan ICU dinilai perlu mendapat perhatian serius. NasDem mengingatkan bahwa persoalan pelayanan kesehatan harus dilihat dari sisi keluarga pasien yang datang ke rumah sakit dalam kondisi takut, bingung dan berharap anggota keluarganya segera mendapatkan pertolongan.
Berbagai pandangan fraksi tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan Ranperda APBD Kota Medan 2027. Masukan itu diharapkan menjadi bahan bagi Pemko Medan dalam menyempurnakan rancangan anggaran agar lebih efektif, efisien, transparan, tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam paripurna tersebut, Rico Waas mengikuti secara langsung penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan sebagai bagian dari tahapan pembahasan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027. (PM)
