Belawan | suaraburuhnasional.com – Di tengah kompleksitas ancaman lintas batas kawasan regional, perairan Sumatera Utara kini berada dalam lapis pengamanan yang jauh lebih kokoh. Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral I) bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Sumatera Utara resmi mengukuhkan aliansi strategis sebuah langkah integratif yang memadukan kekuatan pertahanan militer dan ketajaman pengawasan fiskal demi meredam gelombang penyelundupan ilegal.
Konsolidasi tingkat tinggi ini bermula dari kunjungan resmi Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara, Rahmadi, Ph.D., yang didampingi oleh Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Godman P. Purba serta Kepala Bea Cukai Belawan Agus Sujendro. Rombongan disambut secara hangat dan penuh kehormatan oleh Komandan Kodaeral I, Laksamana Muda TNI Deny Septiana, S.I.P., M.A.P., di Ruang VIP Makodaeral I, Belawan, pada Selasa (27/10/2026).
Dalam diskursus strategis tertutup tersebut, kedua pimpinan institusi menyoroti posisi geopolitik dan geostrategis Sumatera Utara yang beririsan langsung dengan jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Posisi vital ini, di satu sisi menjadi poros penggerak ekonomi, namun di sisi lain kerap dieksploitasi oleh sindikat transnasional melalui berbagai modus kejahatan transnational organized crime.
Laksamana Muda TNI Deny Septiana menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut senantiasa berada dalam posisi combat-ready dan mengedepankan pendekatan kolaboratif yang komprehensif. Penguatan patroli laut terpadu (joint maritime patrols) serta pertukaran data intelijen secara real-time diproyeksikan sebagai instrumen utama untuk menciptakan efek gentar (deterrence effect) bagi para pelaku kejahatan maritim.
”Integritas teritorial dan kedaulatan laut adalah harga mutlak. Kolaborasi solid ini bukan sekadar penegakan hukum konvensional, tetapi sebuah perisai kolektif untuk membentengi negara dari kerugian ekonomi yang masif,” ujar Dankodaeral I.
Senada dengan visi tersebut, Rahmadi, Ph.D., memaparkan urgensi harmonisasi fungsi penegakan hukum di garis depan perairan. Menurutnya, lemahnya koordinasi di wilayah perairan terbuka berpotensi memicu fiscal leakage (kebocoran penerimaan negara) serta distorsi pasar domestik akibat gempuran barang selundupan.
Melalui integrasi kewenangan, Bea Cukai dan Kodaeral I bertekad mengubah lanskap pengawasan maritim menjadi sebuah ekosistem keamanan yang nir-celah. ”Dengan menyatukan simpul kekuatan dan ketajaman analisis intelijen, kita memastikan bahwa perairan Sumatera Utara tidak lagi menjadi zona nyaman bagi aktivitas ilegal. Kedaulatan terjaga, kepentingan nasional terlindungi secara paripurna,” tegas Rahmadi.
Manifestasi Kedaulatan dan Stabilitas Ekonomi Nasional
Aliansi strategis antara Kodaeral I dan Bea Cukai ini menandai babak baru penegakan hukum maritim di bumi Sumatera Utara. Integrasi antara instrumen pertahanan militer dan regulasi kepabeanan membuktikan bahwa negara hadir secara utuh.
Melalui koordinasi yang berkesinambungan dan langkah penindakan yang presisi, kedua institusi mengirimkan sinyal tegas ke ruang publik: segenap penjuru samudera di wilayah Sumatera Utara berada dalam kawalan mutlak demi kehormatan, kedaulatan, dan stabilitas perekonomian Republik Indonesia. (Nelson Siregar/Dispen Kodaeral I)
