Medan | suaraburuhnasional.com – Di atas lempengan aspal Jalan Aluminium I, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli sebuah manifestasi sosiologis kembali tergelar ke hadapan publik. Udara pagi Kamis, 12 November 2026, mendadak terkonsentrasi dalam ketegangan struktural. Ratusan warga dari Lingkungan 16, 17, dan 20 merapatkan barisan, memagari ruang hidup mereka dari ancaman dislokasi kultural dan ekonomi.
Bentangan spanduk protes dan blokade ban bekas yang mengepulkan jelaga hitam ke langit Medan bukan sekadar resistensi fisik. Itu adalah bentuk komunikasi politik kaum marjinal sebuah pernyataan sikap bahwa eksistensi manusia tidak bisa direduksi sekadar menjadi angka statistik dalam sengketa pertanahan. Namun, di tengah atmosfer yang membara, sebuah diskresi administratif tercipta.
Kehadiran Wakapolsek Medan Labuhan, AKP Richard Ompusunggu, di tengah kerumunan massa membawa jeda prosedural: rencana eksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri (PN) Medan secara resmi ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.
”Saya ingin memberikan informasi kepada semua masyarakat bahwa pelaksanaan eksekusi itu ditunda. Saya di sini menyatakan sesungguhnya… atas nama saya sebagai polisi, atas nama saya, atas nama Tuhan,” ujar Richard di hadapan ratusan warga dengan intonasi penegasan yang kuat.
Kendati helaan napas lega sempat dilepaskan, esensi persoalan tidak serta-merta menguap. Publik dihadapkan pada pertanyaan mendasar: sampai kapan ketidakpastian struktural ini akan terus membelenggu simpul-simpul kehidupan masyarakat bawah?.
Secara sosiologis dan yuridis, sengketa agraria di kawasan urban kerap merefleksikan legal pluralism yang timpang, di mana hukum formal sering kali berbenturan secara diametral dengan realitas sosio-historis masyarakat.
Bagi institusi peradilan, eksekusi adalah instrumen positivisme hukum—muara dari kepastian administratif yang harus dieksekusi secara imperatif. Namun, kacamata positivistik ini kerap mengabaikan keadilan substantif (substantive justice). Bagi warga yang telah berpuluh tahun merajut ekologi sosial, modal kultural, dan struktur ekonomi mikro di tanah tersebut, penggusuran adalah bentuk structural violence (kekerasan struktural) yang mencabut akar eksistensi mereka secara paksa.
Janji penundaan demi mengeksplorasi “solusi terbaik” memang mendinginkan potensi eskalasi horizontal seketika. Kendati demikian, dalam perspektif resolusi konflik, penundaan tanpa kepastian status hukum (legal certainty) yang permanen hanya melahirkan trauma kronis dan instabilitas psikososial.
Keputusan kolektif warga Tanjung Mulia untuk tetap bertahan di lokasi sekalipun aparat telah menjamin adanya penundaan mencerminkan apa yang dalam sosiologi politik disebut sebagai crisis of institutional trust (krisis kepercayaan institusional).
Pengalaman empiris dalam sejarah sengketa agraria perkotaan menunjukkan bahwa penundaan eksekusi kerap kali berposisi sebagai latency period jeda taktis sebelum gelombang tekanan berikutnya dilepaskan. Sikap bungkam atau lambannya respons komprehensif dari Pengadilan Negeri Medan kian memperlebar alienation gap antara institusi negara dan rakyatnya. Blokade jalanan hari itu bertindak sebagai manifestasi counter-hegemony (kontra-hegemoni): sebuah upaya sadar dari masyarakat bawah untuk merebut kembali agensi dan kedaulatan atas ruang hidup mereka dari cengkeraman instrumen kekuasaan modal.
Peristiwa di Tanjung Mulia hari ini harus dibaca oleh para pemegang kebijakan sebagai lonceng epistemik yang nyaring. Pembangunan perkotaan dan ekspansi ekonomi tidak boleh diinkubasi di atas puing-puing penderitaan rakyat jelata.
Paradigma penyelesaian konflik agraria harus bergeser dari pendekatan keamanan (security approach) menuju pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan dialogis. Negara melalui sinergi yudikatif, eksekutif, dan legislatif harus hadir bukan semata-mata sebagai instrumen legal-formal, melainkan sebagai welfare state (negara kesejahteraan) yang menjamin hak-hak asasi warga negaranya secara holistik.
Di atas aspal Tanjung Mulia hari ini, rakyat telah menuliskan sebuah tesis moral yang tak terbantahkan: bahwa tatkala hukum formal kehilangan nurani substantifnya, solidaritas kemanusiaan dan integritas moral adalah benteng terakhir yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh palu godam kekuasaan mana pun. (Nelson Siregar/red)
