Belawan | suaraburuhnasional.com – Di tengah trajektori ambisius pembangunan nasional menuju Indonesia Emas, sebuah antitesis yang menyayat hati tersaji telanjang di pesisir utara Kota Medan. Alih-alih bertransformasi menjadi katalisator kesejahteraan, proyek peningkatan infrastruktur di kawasan Pajak Baru, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, justru mewujud sebagai monumen kegagalan struktural dan manifestasi nyata dari mentalitas proyek sub-standard (asal jadi).
Berdasarkan investigasi visual dan verifikasi empiris di lapangan, karut-marut tata kelola spasial ini terbentang secara masif mulai dari poros Jalan Alo-Alo hingga Jalan Dondong, serta terputus secara ganjil dari Jalan Dondong menuju simpang Pajak Baru.
Secara sosiologis dan ekologis, warga setempat dipaksa beradaptasi dalam lingkaran setan siklus derita dua musim yang ekstrem. Ketika hidrologi lokal terganggu oleh intensitas hujan tinggi berpadu dengan fenomena pasang air laut (rob), ruas jalan dari simpang Pajak Baru hingga Jalan Dondong bermetamorfosis menjadi kubungan fluida keruh menyerupai anak sungai.
Sebaliknya, tatkala fase kering mendominasi, dinamika aerodinamika menerbangkan partikel tersuspensi (particulate matter) berupa debu pekat yang merangsek ke ruang-ruang privat, mengancam integritas kesehatan respirasi warga di sepanjang Jalan Paus, Pajak Baru.
Menyikapi dekadensi pembangunan yang mencederai prinsip keadilan distributif ini, BM, seorang pengamat publik sekaligus figur strategis yang berada di lingkaran dekat kekuasaan tertinggi Republik ini (RI 1), melontarkan kecaman intelektual tanpa kompromi. Ditemui di kediamannya di kawasan Marendal pada Kamis pagi (12/11/2026), BM menilai bahwa anomali proyek di Belawan telah tereskalasi menjadi indikasi white-collar crime yang sistematis.
”Diminta kepada KPK agar memeriksa semua infrastruktur yang ada di Medan Utara, khususnya di Belawan, karena banyak penyimpangan dan tidak sesuai dengan bestek. Ini adalah bentuk pelanggaran dan korupsi yang harus diperiksa,” tegas BM dengan artikulasi lugas dan penuh penekanan.
Lebih lanjut, secara kritis BM mendekonstruksi rasionalitas di balik pembiaran proyek vital yang mangkrak tanpa akuntabilitas fungsional. Absennya penyelesaian pada infrastruktur jalan dan sistem drainase di Kelurahan Belawan Bahagia diidentifikasinya sebagai bentuk pelecehan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat pesisir.
Dengan ketajaman analisis geopolitik dan moral, ia menegaskan bahwa praktik pengerjaan yang menyimpang dari spesifikasi teknis (bestek) ini merupakan bentuk sabotase terstruktur terhadap visi strategis Asta Cita yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, sekaligus pengkhianatan telak terhadap etika bernegara.
”Mengapa infrastruktur di Belawan Bahagia tidak diselesaikan dan digantung-gantung begitu saja? Ini adalah bentuk pengabaian terhadap program Prabowo terkait Asta Cita, dan inilah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara,” pungkas BM dengan ketegasan moral yang menggetarkan.
Tragedi infrastruktur di Belawan Bahagia kini telah bermutasi menjadi critical test bagi kredibilitas institusi penegak hukum nasional. Publik mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta instansi pengawas independen untuk melakukan audit forensik terhadap aliran fiskal anggaran, guna menyeret aktor intelektual di balik deviasi teknis ini ke muka hukum.
Sebab, di atas struktur beton yang mengalami structural failure dan di balik kepulan debu pesisir Belawan, terdapat martabat kemanusiaan dan hak-hak sipil yang dipertaruhkan. Negara dan instrumen kekuasaannya tidak boleh kompromi terhadap pragmatisme birokrasi yang mereduksi kesejahteraan rakyat demi kepentingan oligarki rente. (Liputan : Nelson Siregar)
