Medan | suaraburuhnasional.com – Pengembangan UMKM perlu mendapat perhatian yang besar dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku UMKM lainnya.
Kebijakan pemerintah daerah perlu diupayakan lebih kondusif untuk tumbuh dan berkembang nya UMKM. Maka pemerintah perlu meningkatkan perannya disamping mengembangkan kemitraan usaha saling menguntungkan antara pengusaha besar dan kecil dan meningkatkan sumber daya manusia.
Demikian Pendapat Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan, Hendri Duin antara lain, dalam paripurna DPRD Medan tentang Laporan Panitia Khusus, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan dan Penandatanganan / Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan dengan Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (18/3/2024).
Menurut F PDI Perjuangan, beberapa masalah umum yang dihadapi pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya, antara lain: pemasaran, modal dan pendanaan, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, pemakaian bahan baku, peralatan produksi, penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, rencana pengembangan usahan dan kesiapan menghadapi tantangan lingkugan.
Fraksi PDI Perjuangan memberikan pendapat dan saran, bahwa terhadap persoalan yang dialami pelaku usaha mencoba peruntungan dengan mencari modal melalui pinjaman bank. Sayangnya, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sering kali tidak mampu memenuhinya sehingga usahanya mandek. Karena Pemko Medan harus memberikan kemudahan perizinan, pelatihan, pemasaran serta permodalan. (PM)
