Jakarta | suaraburuhnasional.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi melantik sejumlah pejabat struktural di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Kamis (15/5/2025), bertempat di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat struktur kelembagaan guna menghadapi tantangan kerja yang semakin kompleks. Ia menekankan pentingnya akselerasi program kerja kementerian, terutama yang berkaitan dengan reforma agraria, digitalisasi layanan pertanahan, dan penataan ruang nasional.
“Yang dilantik hari ini adalah sosok-sosok luar biasa yang telah melalui proses seleksi ketat. Mengingat beratnya tantangan ke depan, saya mendorong seluruh jajaran untuk melakukan percepatan speed up dalam pelaksanaan program strategis,”ujar Nusron.
Menteri ATR/BPN juga menyampaikan bahwa kecepatan dan ketepatan menjadi kunci dalam menjawab kebutuhan masyarakat atas kepastian hukum pertanahan, penyelesaian konflik agraria, serta peningkatan kualitas tata ruang berbasis keberlanjutan.
Pelantikan ini juga menjadi momen konsolidasi internal, mengingat kementerian tengah mengakselerasi sejumlah program prioritas nasional, termasuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penguatan layanan digital pertanahan melalui aplikasi Sentuh Tanahku, serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai bagian dari investasi yang berkelanjutan.
Menteri Nusron berharap para pejabat yang dilantik dapat langsung bekerja efektif dan menunjukkan kinerja optimal dengan mengedepankan integritas, inovasi, dan pelayanan publik yang prima. “Kita harus bersinergi dan bekerja cerdas. Ini bukan hanya soal jabatan, tetapi soal komitmen kita membangun sistem agraria yang adil, transparan, dan profesional,”tegasnya.
Dengan pelantikan ini, Kementerian ATR/BPN memperkuat posisi strategisnya sebagai institusi yang memegang peran penting dalam menciptakan ketertiban administrasi pertanahan dan mewujudkan tata ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. (Clara s)
