Medan | suaraburuhnasional.com – Anggota DPRD Medan dari Fraksi Hanura Komisi 2, Janses Simbolon, melontarkan kritik di hadapan mahasiswa.
“Saya ingin sampaikan kemewahan apa yang kami dapatkan.Kami selama menjadi anggota DPRD Kota Medan uang gaji kami selalu habis untuk konstituen kami.Dan untuk perjalanan dinas kadang tidak cukup, dimana kami sering menunggu pesanan online mobil dipinggir jalan.Jadi, dimana kemewahan itu,”kata Jansen saat menanggapi aspirasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan dalam pertemuan di ruang Badan Musyawarah DPRD Medan, Senin (8/9/2025) terkait tuntuntan soal kemewahan anggota
Pertemuan itu dipimpin langsung Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen Tarigan, didampingi Wakil Ketua H. Rajudin Sagala serta sejumlah anggota dewan lainnya. Dan turut hadir Ketua Umum HMI Cabang Medan periode 2025–2026, Cici Indah Rizky, bersama pengurus serta anggota HMI.
Kritisi Sulitnya RDP
Namun, Janses melontarkan kritikan menyinggung adanya dugaan oligarki dan perusahaan-perusahaan yang dibackup sehingga aspirasi masyarakat sulit diperjuangkan. Ia juga menyoroti proses penandatanganan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang disebutnya kerap berbelit.
“Kebanyakan selama ini memang kepentingan pribadi. Untuk menekenkan biar supaya RDP aja pun susah. Nah, ini yang kita nggak mau. Oligarki itu tidak lebih utama ketimbang masyarakat Kota Medan,”kata Janses dengan nada tegas penuh amarah.
Pernyataan itu terkesan menyindir pimpinan dewan, mengingat penandatanganan RDP merupakan kewenangan Ketua DPRD. Dimana, selama ini dari sumber informasi didapatkan sejumlah RDP terkait pengaduan masyarakat terjadi pembatasan.
Bahkan saat Janses menyampaikan tanggapan, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen terlihat berusaha mengakhiri jalannya penyampaian. Tetap, Janses mengingatkan agar DPRD Medan tidak menjadi perpanjangan tangan kepentingan segelintir pengusaha.
Ia menyebut banyak keluhan warga yang tidak diakomodir oleh perusahaan, mulai dari persoalan tenaga kerja hingga keberadaan pabrik yang menimbulkan masalah. “Masyarakat menolak dioperasikan lagi pabrik itu. Mati pun saya siap mengorbankan nyawa untuk menutup pabrik nakal tersebut,”tegasnya.
Ia meminta agar anggota DPRD Medan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat hanya karena perbedaan partai atau ego politik. Selain masalah perusahaan, Janses turut menyinggung nasib guru honorer.
Ia menegaskan Komisi II DPRD Medan tidak pernah mundur dalam memperjuangkan kesejahteraan guru honorer, salah satunya melalui RDP bersama Aliansi Guru Honorer Bersatu. “Percayalah, kami tetap berkomitmen. Kalau ada yang mengatakan guru adalah beban negara, saya justru bilang sebaliknya: Sri Mulyani adalah beban Tuhan,”ujar Janses lantang.
Pernyataan keras Janses tersebut mendapat sorakan mahasiswa yang hadir. Ia menegaskan DPRD Medan harus berpihak pada masyarakat, bukan pada kepentingan oligarki dan perusahaan bermasalah.
Klarifikasi Ketua DPRD Medan
Saat dimintai tanggapan, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen membantah tudingan tudingan tersebut. “Nggak ada itu,” kata Wong singkat kepada wartawan. (PM)
