Dairi | suaraburuhnasional.com – Gelombang aspirasi mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Dairi berlanjut hingga Kantor Bupati, Selasa (2/9/2025). Setelah sebelumnya menyampaikan tuntutan di DPRD, massa aksi bergerak melanjutkan demonstrasi dengan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan sosial dan kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menggelar sumpah moral: “Kami mahasiswa bersumpah, tanah air tanpa penindasan, berbangsa dengan keadilan, bahasa tanpa kebohongan.” Sumpah ini dikumandangkan sebagai simbol perjuangan menolak ketidakadilan struktural dan kebijakan yang dianggap membebani masyarakat, termasuk kenaikan pajak dan PPN.
Mahasiswa Desak DPRD dan Pemerintah
Menurut para mahasiswa, DPRD sebagai lembaga wakil rakyat seharusnya menjadi corong aspirasi masyarakat, bukan sekadar menyetujui kebijakan yang menekan. Mereka menegaskan pentingnya fungsi pengawasan serta keberpihakan wakil rakyat terhadap kepentingan publik.
Dalam barisan orator, tampak sejumlah tokoh mahasiswa, di antaranya Dikke Simbolon dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta Nawawi dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Mereka mengingatkan agar aspirasi yang telah disampaikan tidak hanya diterima secara formal, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan.
Sebelumnya, Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani telah menerima massa di gedung DPRD dan berkomitmen untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat. Meski demikian, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal realisasi tuntutan tersebut, antara lain, Mendesak pencopotan Kapolri akibat tindakan represif aparat terhadap mahasiswa. Evaluasi kinerja DPR RI agar kebijakan lebih berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Penertiban tempat hiburan malam (THM) yang marak tanpa pengawasan. Pemberantasan serius peredaran narkoba hingga ke bandar besar.
Massa kemudian diterima Wakil Bupati Dairi sebelum bupati Dairi datang menemui pendemo dengan duduk lesehan bersama kapolres,Dandim,sembari menunggu bupati sampai
Bupati menegaskan bahwa dirinya baru menjabat sekitar 20 minggu, sehingga masih banyak persoalan yang merupakan warisan kepemimpinan sebelumnya,dan para organisasi demo hampir semua sudah diterima audiensi dengan Bupati. “Soal mobil dinas yang dipersoalkan, saya tegaskan itu bukan mobil baru. Mobil itu sudah sejak tahun 2022, jadi jangan lagi dipolitisasi,”tegasnya di hadapan mahasiswa.
Sebagai bentuk kepedulian sosial, Bupati juga menyampaikan menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat. “Saya sudah minta agar pembagian sembako dilakukan hari ini. Mari kita hentikan polemik, dan fokus pada keresahan nyata masyarakat,” tambahnya.
Instruksi Tegas Bupati Dairi
Hingga Selasa (2/9/2025) pukul 13.53 WIB, Bupati Dairi turut menegaskan instruksi tegas kepada jajaran perangkat daerah. Ia menekankan bahwa seluruh tempat hiburan malam yang tidak memiliki Surat Keputusan (SK) izin resmi dari Bupati harus segera ditutup.
Beliau memerintahkan Kepala Dinas Perizinan, Kepala Dinas Pariwisata, Kasatpol PP, Polres Dairi, serta Dandim 0206 untuk berperan aktif dalam mengawasi, menutup, serta mencegah beroperasinya kembali hiburan malam tanpa izin. “Tidak ada toleransi bagi hiburan malam ilegal. Aparat harus menegakkan aturan ini demi ketertiban dan ketenangan masyarakat,” tegasnya.
Aksi mahasiswa di Kantor Bupati Dairi ini menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan sekadar penolakan kebijakan, melainkan dorongan agar pemerintah daerah melakukan pembenahan struktural. Mereka berharap agar langkah penertiban hiburan malam, pemberantasan narkoba, serta kebijakan ekonomi benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Berakhir dengan menanda tangani poin poin tuntutan aksi demo dan untuk poin “copot Kapolri”Bupati angkat tangan, tidak ada wewenang kesitu”,ujarnya. Aksi berakhir dengan Tos atau Cas Bupati dengan ketua aksi demo. (Clara.s)
