Bogor | suaraburuhnasional.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian layanan pertanahan di seluruh Indonesia. Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelesaian Layanan Pertanahan yang digelar di Cikeas, Bogor, Kamis (30/10/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Wamen Ossy secara khusus mengumpulkan 88 Kepala Kantor Pertanahan dari berbagai daerah. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas laporan Triwulan III yang menunjukkan masih adanya sejumlah tunggakan berkas layanan pertanahan yang perlu segera diselesaikan.
“Dibutuhkan kepedulian Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan dalam menyikapi tunggakan ini. Kita harus memaknai bahwa penyelesaian berkas masyarakat adalah kewajiban kita sebagai pelayan publik,” tegas Wamen Ossy.
Ia menekankan, pelayanan publik di bidang pertanahan tidak boleh terhambat oleh kendala administratif. Menurutnya, setiap aparatur di jajaran ATR/BPN harus memiliki komitmen dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap penyelesaian layanan, agar masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum atas tanah mereka dengan cepat dan transparan.
Selain itu, Wamen Ossy juga meminta para Kepala Kantah untuk memperkuat koordinasi dengan Kantor Wilayah serta memanfaatkan sistem digitalisasi layanan pertanahan secara optimal, guna meningkatkan efisiensi dan akurasi data.
Kegiatan Monev ini juga menjadi sarana evaluasi kinerja daerah dalam penyelesaian layanan, sekaligus mendorong tercapainya target nasional Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, cepat, dan berintegritas. (Clara s)
