Dairi | suaraburuhnasional.com – Isu dugaan penggunaan daging nonhalal dalam menu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Dairi akhirnya diluruskan pihak dapur. Berdasarkan penjelasan Kepala SPPG Polres Dairi Anna Syukriyah Berutu, persoalan yang terjadi bukan pada seluruh menu yang diproduksi, melainkan berkaitan dengan tiga ompreng yang kemudian langsung dipisahkan dan tidak digunakan kembali setelah diketahui adanya persoalan pada saat proses pencucian.
Klarifikasi tersebut disampaikan untuk menghindari simpang siur informasi sekaligus memberikan gambaran utuh mengenai kronologi kejadian. Dalam peninjauan langsung ke SPPG, awak media bersama tim konsultan halal yang terdiri dari Nelly, M.Pd., Malahayati selaku Pendamping Proses Produk Halal (PPPH), dan Syukur Karo Ujung, MKH (Magister Konsultan Halal), melihat langsung tiga ompreng yang dimaksud telah dipisahkan dan dikemas dalam plastik tersendiri.
Anna menjelaskan, menu yang disajikan pada Senin, 5 Oktober 2026, adalah ayam Kentucky saus lava, kacang goreng, mentimun dan pisang. Menurut Anna, ompreng makanan baru tiba kembali di SPPG sekitar pukul 14.30 WIB. Pada proses pencucian, terdapat kondisi khusus karena petugas yang mendapatkan bagian mencuci ompreng tersebut merupakan non-Muslim.
Begitu kondisi tersebut diketahui, pihak SPPG mengambil langkah kehati-hatian dengan memisahkan tiga ompreng yang dianggap perlu mendapatkan penanganan khusus. “Begitu kami mengetahui, langsung kami pisahkan. Kami tidak ingin mengambil risiko terhadap aspek kehalalan,”ujar Anna.
Pihak SPPG kemudian melakukan penanganan sesuai pemahaman dan prosedur syariat yang berlaku terkait penyucian peralatan yang berpotensi terkena najis.
Dalam terminologi fikih, tathhir merupakan proses penyucian. Untuk najis berat (najis mughalladzah), MUI memiliki pedoman tersendiri mengenai penyucian peralatan produksi melalui Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2020. Yang menjadi poin penting dalam klarifikasi ini, kata Anna, tiga ompreng tersebut tidak kembali digunakan.
Saat peninjauan berlangsung, awak media dan tim konsultan halal melihat langsung ketiga ompreng telah ditempatkan secara terpisah dan dikemas dalam plastik tersendiri untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak mitra SPPG. Langkah pemisahan tersebut merupakan bentuk ihtiyath, atau prinsip kehati-hatian, untuk mencegah keraguan maupun potensi kontaminasi silang.
Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang menekankan pentingnya menjaga kehalalan mulai dari bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan hingga penyajian serta mencegah kontaminasi silang antara produk halal dan tidak halal.
Pihak dapur yang diwakili Jessica Nainggolan, S.Tr.Gz., selaku ahli gizi, Piomas Lumbangaol, S.Ak., selaku akuntan, serta PIC Yayasan Nataria Desi Hutabarat, turut memberikan penjelasan mengenai proses penyelenggaraan makanan di SPPG.
Mereka menegaskan bahwa dapur tersebut telah memiliki sertifikat halal melalui BPJPH dan berkomitmen menjalankan proses produksi sesuai ketentuan jaminan produk halal. Pihak dapur juga menjelaskan bahwa bahan daging yang digunakan diperoleh dari pemasok yang disebut telah memiliki sertifikat halal, yakni UD Mersada Berampu.
Karena itu, pihak SPPG meminta agar persoalan tiga ompreng tersebut tidak digeneralisasi menjadi tudingan bahwa menu MBG yang diproduksi SPPG Polres Dairi menggunakan daging nonhalal. Kehadiran tim konsultan halal bersama awak media di SPPG diharapkan dapat memberikan gambaran berdasarkan kondisi yang dilihat langsung di lapangan.
Dalam konteks jaminan produk halal, sertifikat halal bukan hanya berkaitan dengan bahan baku, tetapi juga menuntut konsistensi pelaku usaha dalam menjaga proses produksi sesuai Sistem Jaminan Produk Halal. BPJPH menegaskan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib menjaga kehalalan produk serta melakukan pemisahan antara proses halal dan tidak halal.
Pihak SPPG Polres Dairi pun menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan terhadap bahan baku, peralatan, proses pengolahan hingga distribusi makanan. “Bagi kami, persoalan halal ini bukan sesuatu yang boleh dianggap sepele. Kalau ada sesuatu yang menimbulkan keraguan, kami memilih mengambil langkah kehati-hatian,” tegas Anna.
Dengan demikian, berdasarkan klarifikasi pihak SPPG dan hasil peninjauan langsung, persoalan yang mencuat berkaitan dengan tiga ompreng yang dipisahkan dan tidak digunakan kembali, bukan temuan bahwa seluruh menu SPPG Polres Dairi menggunakan bahan daging nonhalal.
Klarifikasi ini sekaligus diharapkan dapat menghentikan simpang siur informasi dan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa aspek kehalalan, kebersihan, keamanan pangan dan kepatuhan terhadap SOP menjadi bagian yang terus diawasi dalam penyelenggaraan MBG di SPPG Polres Dairi. (Clara)
