Humbahas | suaraburuhnasional.com – Penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Humbang Hasundutan kembali menunjukkan perkembangan signifikan. Kejaksaan Negeri Humbahas resmi menetapkan JHS sebagai tersangka setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang sah terkait penyimpangan dalam penggunaan dana hibah.
Kepala Kejaksaan Negeri Humbahas, Donald Togi Joshua Situmorang, S.H., M.H., menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan intensif terhadap saksi-saksi, analisis dokumen, serta pendalaman terkait realisasi anggaran hibah KONI.
Kutipan Resmi Kajari Humbahas,“penyidik telah meningkatkan status JHS menjadi tersangka karena ditemukan dua alat bukti yang sah. Tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara melalui rekayasa laporan dan penyalahgunaan anggaran hibah KONI,” tegas Donald Togi Joshua Situmorang.
Rincian Dana Hibah KONI Humbahas, Tahun 2022. Total Rp 200 juta, Dana hibah KONI Humbahas tahun 2022 sebesar Rp 200.000.000 dengan perincian, Biaya rutin sekretariat KONI: Rp 74.900.000, Bantuan biaya 6 cabang olahraga: Rp 46.500.000, Bantuan biaya kegiatan Porprov Sumut 2022: Rp 78.600.000.
Tahun 2023. Total Rp 125 juta. Dana hibah tahun 2023 sebesar Rp 125.000.000 dengan perincian: Biaya rutin sekretariat KONI: Rp 62.000.000, Bantuan biaya 8 cabang olahraga: Rp 63.000.000.
Tahun 2024. Total Rp 350 juta. Dana hibah tahun 2024 sebesar Rp 350.000.000 dengan perincian: Biaya rutin sekretariat: Rp 147.000.000, Bantuan biaya cabang olahraga: Rp 192.000.000, Tali asih atlet berprestasi PON XXI Aceh–Sumut 2024: Rp 10.000.000.
Modus Operandi: Laporan Fiktif dan Markup
Berdasarkan hasil penyidikan, JHS diduga membuat laporan fiktif, memanipulasi pelaksanaan kegiatan, serta melakukan markup anggaran pada beberapa kegiatan olahraga. Penyimpangan tersebut berdampak langsung pada terhambatnya sejumlah program pembinaan atlet dan kegiatan olahraga di Humbang Hasundutan. Sejumlah kegiatan yang dilaporkan menggunakan anggaran, diketahui tidak sesuai dengan fakta di lapangan bahkan beberapa di antaranya tidak pernah terlaksana.
Polemik di Tubuh KONI Humbahas
Kasus ini muncul di tengah ketegangan internal KONI Humbahas. Beberapa pengurus mempertanyakan transparansi keuangan dan realisasi kegiatan. Ketidakjelasan laporan pertanggungjawaban menjadi pemicu utama adanya laporan resmi ke Kejaksaan Negeri Humbahas. Penyidik juga mengungkap indikasi lemahnya pengawasan internal serta ketidaktertiban administrasi yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran.
Tersangka Ditahan di Rutan Kelas IIB Humbahas
Untuk memperlancar proses penyidikan, Kejaksaan menahan JHS di Rutan Kelas IIB Humbahas. Penahanan dilakukan guna mencegah penghilangan barang bukti serta memastikan tersangka tetap kooperatif. “Penahanan dilakukan agar penyidikan berjalan lancar dan efektif,” ujar Kajari Humbahas.
Kejaksaan Pastikan Penanganan Profesional
Kejaksaan Negeri Humbahas menegaskan komitmennya untuk mengusut kasus ini secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. Penyidikan terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak tambahan. (Jimmi Carter)
