Bandung | suaraburuhnasional.com – Program Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menunjukkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Di Kampung Tanjung Sari, Kelurahan Karangtengah, Kota Sukabumi, program ini berhasil mengubah kawasan permukiman menjadi lebih tertata, asri, dan bernilai ekonomi tinggi.
Tidak hanya memperbaiki kualitas lingkungan, Konsolidasi Tanah juga membawa dampak signifikan terhadap peningkatan nilai aset masyarakat. Harga tanah di kawasan tersebut dilaporkan melonjak hingga tiga kali lipat dibandingkan sebelum program dijalankan. Kepastian hukum kepemilikan pun semakin kuat melalui penyerahan sertipikat tanah kepada warga.
Sertipikat tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai simbol hadirnya negara dalam menjamin hak atas tanah sekaligus mendorong pembangunan kawasan berbasis partisipasi masyarakat.
Salah satu warga Kampung Tanjung Sari, Sutisna (53), mengaku merasakan langsung manfaat program ini. Ia menyebutkan bahwa nilai tanah di lingkungannya meningkat tajam setelah Konsolidasi Tanah dilaksanakan.
“Alhamdulillah, sekarang harga tanah bisa mencapai satu juta sampai satu juta lima ratus ribu rupiah per meter. Dulu paling lima ratus ribu. Jadi kenaikannya bisa sampai tiga kali lipat dengan adanya Konsolidasi Tanah ini,” ungkapnya.
Program Konsolidasi Tanah tidak hanya berfokus pada penataan bidang tanah, tetapi juga pada perbaikan infrastruktur lingkungan, akses jalan, serta ruang bersama yang lebih layak. Pendekatan ini menjadikan kawasan permukiman lebih tertib, nyaman, dan memiliki daya tarik ekonomi yang lebih tinggi.
Keberhasilan Konsolidasi Tanah di Kampung Tanjung Sari menjadi bukti bahwa penataan ruang dan pertanahan yang terencana mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan. Program ini sejalan dengan komitmen ATR/BPN dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang berkeadilan, modern, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (Clara siahaan)
