Batu Bara | suaraburuhnasional.com – Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., secara resmi dan simbolis menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meliputi 99 orang PPPK penuh waktu dan 2.300 orang PPPK paruh waktu. Sekaligus Pelepasan Peralihan Penyuluh Pertanian ke Kementerian Pertanian RI.
Penyerahan SK PPPK dan pelepasan peralihan Penyuluh Pertanian tersebut dilaksanakan pada saat Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 di Halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Rabu (31/12/2025).
Apel Gabungan ASN ini dipimpin langsung oleh Bupati Batu Bara yang bertindak sebagai pembina apel dan dihadiri Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Selain penyerahan SK PPPK, pada acara yang sama juga dilaksanakan pelepasan peralihan Penyuluh Pertanian sebanyak 108 orang. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola sumber daya manusia aparatur serta memperkuat sektor pertanian.
Bupati Batu Bara berharap kepada para penerima SK PPPK paruh waktu agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, menjunjung tinggi nilai-nilai ASN, serta berkontribusi aktif dalam mendukung program pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Baharuddin mengucapkan selamat kepada para PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu atas diterimanya Surat Keputusan (SK) secara resmi. Dirinya berharap agar SK tersebut dapat menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik dan penuh tanggung jawab.
Bupati Baharuddin berpesan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun PPPK agar ke depannya terus meningkatkan kualitas kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Sayangi pekerjaanmu hari ini sampai seterusnya, jangan aneh-aneh. Lakukan Senyum, Sapa dan Selesaikan,” ujar Bupati Baharuddin.
Dalam kesempatan ini, Bupati Baharuddin juga mengimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.
Bupati Baharuddin berpesan kepada Dinas Sosial agar penyaluran bantuan sosial dilakukan secara tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Imbauan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan program bantuan sosial berjalan efektif, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi kelompok rentan serta masyarakat kurang mampu.
Lalu, Dinas Pertanian agar bersikap cepat tanggap dalam menangani dampak pascabencana, khususnya dalam memberikan bantuan dan pendampingan kepada para petani yang terdampak.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar lebih memperhatikan kondisi infrastruktur. Infrastruktur yang baik dan layak sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Dinas PU diminta untuk terus melakukan pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur secara berkelanjutan.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) agar menertibkan seluruh pemerintah desa dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa harus digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun secara fisik.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) agar tidak lagi melakukan pembayaran menggunakan uang tunai dalam setiap bentuk transaksi keuangan. Sebagai upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk terus menggali dan meningkatkan pendapatan daerah dengan melakukan berbagai terobosan, khususnya pada sektor perusahaan dan perkebunan yang ada di Kabupaten Batu Bara. Imbauan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mengoptimalkan potensi pendapatan yang belum tergarap secara maksimal.
Dinas Perhubungan (Dishub) agar lebih tegas dalam pengawasan dan pemberian izin tonase muatan kendaraan truk yang melintasi jalan sesuai dengan kelas jalan yang telah ditetapkan, khususnya pada jalan kelas III A dan III B. Himbauan ini disampaikan menyusul masih ditemukannya kendaraan angkutan barang dengan muatan melebihi ketentuan yang melintas di ruas jalan yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga berpotensi merusak infrastruktur jalan.
Dinas Perikanan untuk lebih aktif dan inovatif dalam menggerakkan ekonomi rakyat melalui berbagai program dan kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan.
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) untuk berperan lebih aktif sebagai motor penggerak bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam perencanaan, pengendalian, serta inovasi pembangunan daerah. Imbauan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat sinergi antar-OPD agar program pembangunan berjalan selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan masyarakat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar semakin meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana serta memastikan seluruh peralatan kebencanaan selalu dalam kondisi siap pakai.
Dinas Pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas para guru sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan dan mencetak sumber daya manusia yang unggul. Guru memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kompetensi, serta daya saing generasi muda di masa depan. (SAR)
