Belawan | suaraburuhnasional.com – Di tengah upaya pemerintah memperketat distribusi energi bersubsidi, sebuah pemandangan kontras sekaligus memilukan tersaji di SPBU Belawan Indah, kawasan Kampung Salam. Sabtu pagi (21/2/2026), sekira pukul 10.30 WIB, denyut nadi subsidi negara yang seharusnya menghidupkan mesin-mesin perahu nelayan kecil, justru tampak dikuras secara masif oleh tangan-tangan spekulan.
Pantauan awak media ini di lapangan menunjukkan antrean panjang kendaraan yang dimodifikasi dan becak-becak bermuatan jeriken jumbo. Bak sebuah operasional yang terorganisir, “gerilya” jerigen ini berlangsung secara terang-terangan di bawah hidung pengawasan yang seolah tumpul. Cairan subsidi itu tidak berakhir di tangki rakyat jelata, melainkan diduga kuat mengalir ke bunker-bunker penampung milik mafia migas untuk kemudian dijual dengan harga industri demi keuntungan pribadi yang fantastis.
Pembiaran yang Menahun
Praktik ini bukanlah fenomena baru. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas ilegal ini telah mengakar selama bertahun-tahun, menciptakan kesan bahwa hukum tak berdaya menembus dinding SPBU Belawan Indah. Lemahnya sistem pengawasan internal dan absennya tindakan tegas dari aparat setempat seolah memberi karpet merah bagi para oknum untuk memupuk kekayaan di atas penderitaan masyarakat pesisir.
”Negara rugi, nelayan tercekik, namun oknum di balik layar terus berpesta. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak subsidi rakyat yang harus segera dihentikan,” ujar NPS pengamat yang memantau situasi tersebut.
Kini, mata publik tertuju tajam kepada Kapolda Sumatera Utara dan Manajemen Pertamina. Masyarakat menuntut bukan sekadar teguran administratif, melainkan sebuah tindakan pembersihan total (bersih-bersih) yang menyentuh hingga ke dalang intelektualnya.
Pihak SPBU Belawan Indah dianggap gagal menjaga amanah distribusi energi nasional. Sanksi berat, mulai dari penghentian suplai hingga pencabutan izin operasional (penutupan), dinilai menjadi harga mati jika terbukti terjadi kongkalikong yang merugikan keuangan negara dalam skala masif.
Jangan biarkan marwah hukum tergadaikan oleh recehan jeriken. Saatnya Pertamina dan aparat terkait menunjukkan taringnya: tangkap pelakunya, segel jalurnya, dan kembalikan hak subsidi kepada mereka yang benar-benar berhak. (Liputan : Nelson Siregar)
