Padang | suaraburuhnasional.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Barat, pada Selasa (3/2/2026).
Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai berbagai isu strategis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Fokus pembahasan mencakup pengawasan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), mekanisme penempatan tenaga kerja, hingga optimalisasi pelatihan kerja dan program transmigrasi.
Rombongan Komisi IV yang hadir dalam agenda ini terdiri dari Sulaiman, S.Sos dari Fraksi PKS, Romi Candra, S.H. dari Fraksi Golkar, serta Dayatullah dari Fraksi NasDem. Dalam pertemuan tersebut, pihak Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat memaparkan berbagai informasi terkini, arah kebijakan, serta tantangan teknis yang dihadapi di lapangan kepada para wakil rakyat tersebut.
Diskusi berlangsung dinamis dan penuh dengan gagasan konstruktif. Pertemuan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi serta tindak lanjut nyata antara pemerintah daerah dan provinsi dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas SDM, serta mendorong perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Pasaman Barat.
Anggota Komisi IV DPRD Pasbar, Sulaiman, S.Sos, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan langkah “jemput bola” untuk menyelaraskan kebijakan pengawasan ketenagakerjaan di daerah. “Kunjungan ini adalah upaya konkret kami untuk memastikan sinkronisasi kebijakan antara provinsi dan kabupaten. Poin utamanya adalah sinergi; kami ingin pengawasan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Pasaman Barat berjalan lebih ketat, transparan, dan sesuai aturan,” tegas politisi PKS tersebut.
Lebih lanjut, Sulaiman juga menyoroti pentingnya pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal agar tidak kalah bersaing di daerah sendiri. “Di sisi lain, kami juga mendorong agar program pelatihan kerja dari provinsi bisa lebih banyak menyasar anak muda Pasaman Barat. Kita ingin tenaga kerja lokal kita memiliki daya saing kompetensi yang mumpuni, sehingga mereka menjadi prioritas utama untuk bekerja di daerah sendiri,” tambahnya.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Komitmen bersama ini dinilai krusial untuk melahirkan kebijakan yang pro-rakyat serta menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan di Pasaman Barat secara tepat sasaran. (Muji)
