Medan | suaraburuhnasional.com – Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, H. Kasman bin Marasakti Lubis, Lc., MA, menanggapi pemberitaan terkait pelaksanaan Ramadhan Fair XX Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kota Medan dengan total anggaran hampir Rp3 miliar.
Kasman menyampaikan bahwa pada prinsipnya DPRD, khususnya Komisi II, mendukung kegiatan positif yang bertujuan membangkitkan ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah selama bulan suci Ramadan. “Ramadhan Fair merupakan agenda tahunan dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kegiatan yang baik untuk mendorong perputaran ekonomi UMKM dan memperkuat syiar Islam di Kota Medan. Namun, dengan anggaran yang mencapai Rp3 miliar, tentu harus dipastikan penggunaannya transparan, efektif, dan benar-benar memberikan dampak nyata,” ujar Kasman saat ditanya wartawan, Selasa (24/2/2026).
Ia menegaskan bahwa Komisi II akan melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk memastikan keterlibatan pelaku UMKM dari 21 kecamatan berjalan adil dan proporsional. “Kita ingin memastikan bahwa pelaku UMKM yang dilibatkan benar-benar merasakan manfaat, bukan hanya sebatas seremoni. Evaluasi harus dilakukan, baik dari sisi peningkatan omzet, pemberdayaan, maupun keberlanjutan usaha setelah acara selesai,”tegasnya.
Kasman juga meminta agar seluruh rincian anggaran yang telah tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dapat diakses secara terbuka oleh publik sebagai bentuk akuntabilitas. “Transparansi adalah kunci. Karena ini menggunakan uang rakyat, maka rakyat berhak tahu secara detail peruntukannya. Kita mendukung, tapi pengawasan tetap harus maksimal,”tambahnya.
Ia berharap Ramadhan Fair tahun ini tidak hanya menjadi agenda hiburan dan seremonial semata, tetapi benar-benar menjadi momentum kebangkitan ekonomi lokal serta penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat Kota Medan. “Jika dikelola dengan baik, Ramadhan Fair bisa menjadi ikon ekonomi syariah dan wisata religi Kota Medan. Tapi sekali lagi, kualitas pelaksanaan harus sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan,”pungkasnya. (PM)
