Medan | suaraburuhnasional.com – Kondisi UPT Puskesmas Sei Agul di Jalan Karya II No. 54, Kecamatan Medan Barat, menuai keprihatinan. Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Tumanggor, S.Sos menilai fasilitas kesehatan tersebut sudah tidak layak dan berpotensi membahayakan, sehingga perlu segera direlokasi dan dibangun ulang secara menyeluruh.
Menurut Antonius, Puskesmas Sei Agul yang berdiri sejak tahun 1973 awalnya merupakan rumah warga yang dihibahkan kepada Pemerintah Kota Medan. Seiring waktu, kondisi bangunan dan kapasitasnya dinilai tidak lagi mampu mengimbangi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang terus meningkat.
“Dengan kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas ini sudah tidak memadai. Bahkan, terdapat pipa gas bertekanan tinggi di area depan puskesmas yang sangat berisiko bagi keselamatan pasien dan tenaga medis,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Hal itu disampaikannya saat kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang digelar di Jalan Karya Mesjid Ujung, Kelurahan Sei Agul, Sabtu (9/5/2026).
Antonius menjelaskan, keberadaan instalasi gas tersebut juga menjadi penghambat pembangunan fasilitas penting seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kondisi ini semakin memperkuat urgensi relokasi puskesmas ke lokasi yang lebih aman dan representatif.
Ia mengungkapkan, saat ini telah ditemukan calon lahan seluas 50 x 60 meter milik warga di Jalan Karsa, Kelurahan Karang Berombak. Namun, prosesnya masih dalam tahap negosiasi harga dengan pemilik lahan.
“Fraksi NasDem dan saya akan mengawal dari sisi penganggaran serta berkoordinasi dengan Pemko Medan agar lahan tersebut bisa segera dibeli. Ini kebutuhan mendesak, dan pembangunan puskesmas baru harus segera direalisasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Sei Agul, dr. Ratna Inganta Sembiring, mengakui keterbatasan fasilitas yang ada saat ini. Dengan luas lahan hanya 412 meter persegi dan bangunan 250 meter persegi, puskesmas harus melayani sedikitnya 250 pasien setiap hari.
“Kondisi ini sering menimbulkan persoalan, termasuk keterbatasan lahan parkir yang memicu keributan. Kami sangat berharap relokasi segera terwujud agar pelayanan bisa lebih optimal,” ungkapnya.
Ratna juga menyampaikan harapan agar puskesmas yang baru nantinya dapat menjadi fasilitas percontohan ramah disabilitas di Kota Medan, sesuai aspirasi masyarakat, termasuk dari Perhimpunan Wanita Disabilitas.
“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Antonius Tumanggor yang serius memperjuangkan aspirasi masyarakat. Harapan kami, lahan di Jalan Karsa bisa segera dibeli dan pembangunan puskesmas baru dapat direalisasikan pada tahun 2027,” tambahnya.
Dukungan juga datang dari Sekretaris Camat Medan Barat, Erwin Munthe, yang menyatakan siap mendukung percepatan relokasi dan pembangunan ulang Puskesmas Sei Agul.
Pada sesi dialog, warga juga menyampaikan berbagai keluhan, salah satunya terkait BPJS Kesehatan yang tidak aktif. Menanggapi hal tersebut, dr. Ratna menjelaskan pihaknya siap membantu pengecekan status kepesertaan dan memberikan solusi melalui program Universal Health Coverage (UHC).
“Silahkan datang ke puskesmas, akan kami cek statusnya. Jika diperlukan, kami akan bantu melalui program UHC, termasuk untuk rujukan ke rumah sakit, terutama bagi pasien dalam kondisi darurat,” jelasnya. Kegiatan Sosperda ditutup dengan sesi foto bersama serta pembagian konsumsi kepada peserta. (PM)
