Medan | suaraburuhnasional.com – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 menjadi peraturan daerah.
Persetujuan itu disertai catatan agar Pemerintah Kota Medan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), dan memperkuat efisiensi anggaran. Pendapat fraksi dibacakan Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Selasa (7/7/2026).
Rapat dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, unsur pimpinan DPRD, anggota dewan, pimpinan OPD, dan Forkopimda. Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos dari Fraksi NasDem DPRD Medan Sampaikan Desakan Pemkot Definitifkan Jabatan Plt Sekretaris DPRD Demi Kepastian Hukum dan Kelancaran Tugas Lembaga
Pendapat akhir Fraksi NasDem dibacakan Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos dan ditandatangani Ketua Fraksi Afif Abdillah, S.E. serta Sekretaris Fraksi Syaiful Bahri, S.E. Meski menyetujui Ranperda tersebut, Fraksi NasDem menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kota Medan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Salah satu sorotan utama Fraksi NasDem adalah mendesak Pemerintah Kota Medan agar segera menetapkan pejabat definitif pada jabatan Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Medan.
Menurut Fraksi NasDem, kepastian pejabat definitif sangat penting untuk menjamin stabilitas organisasi, memperkuat koordinasi, serta mendukung kelancaran fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.
“Fraksi Partai NasDem meminta Pemerintah Kota Medan segera menetapkan pejabat definitif Sekretaris DPRD agar roda organisasi, pelayanan administrasi, dan dukungan terhadap tugas-tugas kedewanan dapat berjalan lebih optimal,” tegas Antonius saat membacakan laporan fraksi.
Selain itu, Fraksi NasDem mengapresiasi kinerja Dinas Sosial Kota Medan dalam pelaksanaan Program PKH Medan Makmur yang dinilai telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, Fraksi NasDem meminta adanya perbaikan sistem pendataan, verifikasi, dan validasi penerima bantuan mengingat masih ditemukan kendala administratif, termasuk persoalan “desil dan status pekerjaan” penerima manfaat.
Di bidang penegakan peraturan daerah, Fraksi NasDem juga mendorong Satpol PP Kota Medan agar lebih tegas menertibkan bangunan liar dan menata pedagang yang menggunakan badan maupun bahu jalan sehingga tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dengan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dan sesuai ketentuan.
Fraksi NasDem turut meminta peningkatan profesionalisme pelayanan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan serta mendorong seluruh Kepala Lingkungan (Kepling) meningkatkan kualitas, kuantitas, dan etos kerja dalam memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan responsif kepada masyarakat.
Di akhir laporannya, Fraksi NasDem berharap seluruh rekomendasi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Medan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Kota Medan. (PM)
