Medan | suaraburuhnasional.com – Bendahara Fraksi Nasdem DPRD Kota Medan, dr. Faisal Arbie, M.Biomed, menyoroti tajam pendistribusian bantuan sosial (Bansos) bagi warga miskin di Kota Medan yang dinilai masih belum tepat sasaran. Ia berharap program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang tengah digulirkan pemerintah mampu memastikan bantuan jatuh ke tangan warga dengan ekonomi paling rendah.
“Program Perlinsos ini sangat kita dukung, dan cukup bagus. Tetapi jangan lah pendataan ini nantinya hanya memberi harapan palsu kepada rakyat miskin,” ujar dr. Faisal Arbie saat menyikapi pendataan ulang warga melalui Perlinsos Digital, Senin (20/7/2026). Faisal mengungkapkan bahwa dirinya kerap menerima keluhan dari warga miskin yang mengaku tidak pernah tersentuh bantuan pemerintah. Menurutnya, ketidaktepatan sasaran ini membuat program bantuan menjadi sia-sia dan gagal meringankan beban masyarakat kecil.
Oleh karena itu, Faisal meminta dengan tegas agar para petugas dan aparat di lapangan proaktif dalam melakukan pendataan yang akurat. Ia juga menekankan pentingnya peran Kepala Lingkungan (Kepling) dalam proses ini. “Kepling harus terlibat, yang layak katakan layak. Bantu warga susah agar terhindar dari kesusahan,” tegasnya.
Di sisi lain, Faisal juga mengimbau masyarakat untuk kooperatif, jujur, dan transparan saat melayani petugas pendataan. Langkah ini penting agar penyaluran bansos di masa depan berbasis hak objektivitas, bukan karena kedekatan dengan petugas atau pejabat.
Meski mendukung digitalisasi, Faisal mengingatkan adanya tantangan nyata di lapangan. Penggunaan aplikasi dan perangkat digital berpotensi menemui kendala karena target sasaran merupakan masyarakat menengah ke bawah yang sebagian masih gagap teknologi (gaptek). “Sistem ini juga akan membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Jangan sampai membuat masyarakat menunggu lama. Apalagi terkesan hanya diberikan harapan palsu, padahal kenyataannya pendataan belum rampung dibuat,” tambahnya.
Sebagai informasi, Perlinsos merupakan program pemerintah yang dirancang untuk melindungi masyarakat miskin, rentan, dan terdampak musibah agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Guna memastikan akurasi, pendataan Perlinsos kini mengintegrasikan data warga dengan berbagai lembaga, mulai dari Kementerian Sosial, Disdukcapil, PLN, Samsat, DTSEN, BPJS Kesehatan, BKN, hingga BPN/ATR. (PM)
